Capaian Kinerja RPJMD Lombok Timur 2018-2023 Di 3 Tahun Kepemimpinan Sukma.
LOMBOK TIMUR NTB Nusrapost.com -- Tidak terasa, masa kepemimpinan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur yang tergabung dalam paket Sukma (H.M Sukiman Azmi MM - H. Rumaksi SJ) telah masuk tahun ketiga. Oleh karenanya penting untuk diketahui capaian kinerja yang telah dilalui dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) periode 2018-2023 serta arah kebijakan pembangunan yang tertuang dalam visi misinya dalam memberi warna bagi Bumi Patuh Karya.
Sebelumnya, visi dari pasangan ini adalah menciptakan Lombok Timur yang Adil Sejahtera dan Aman (ASA). Kemudian Visi tersebut akan direalisasikan melalui beberapa Misi yakni, Membangun dan Meningkatkan Infrastruktur wilayah secara berimbang pada bidang transportasi, Energi, Irigasi, Air Bersih serta perumahan.
Meningkatkan mutu pendidikan dan pelayanan kesehatan yang berdaya saing dengan biaya terjangkau. Menumbuhkembangkan perekonomian masyarakat yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian,Peternakan, Perdagangan, Perikanan, Kelautan, Pariwisata dan sumberdaya lainnya.
Memperkuat pemberdayaan perempuan dalam pembangunan sosial, politik, pencegahan kekerasan dalam rumah tangga dan perlindungan anak serta meningkatkan pembinaan kepemudaan dan Olahraga.
Menciptakan Keamanan dan ketertiban yang harmonis dalam masyarakat dengan meningkatkan pembangunan kehidupan keagamaan yang lebih baik dan religius.
Meningkatkan reformasi birokrasi melalui pemekaran wilayah pemerintahan desa, kecamatan dan kabupaten untuk menuju aparatur yang bersih dan berorientasi kepada pelayanan publik.
Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Timur H.M Juaini Taofik MM saat menjabarkan capaian Kinerja RPJMD pada acara refleksi tiga tahun kepemimpinan Sukma, yang berlangsung di Pendopo Bupati Senin (27/9) memaparkan arah kebijakan pembangunan kabupaten Lombok Timur dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 mendatang dan capaian yang telah di toreh.
Dimana pada tahun 2019 yang lalu arah kebijakan, pada pembangunan akses dan kualitas Infrastruktur untuk meningkatkan daya saing daerah dan potensi lokal.
Selanjutnya pada tahun 2020 lalu arah kebijakan tersebut pada peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Di tahun 2021 fokus pada pertumbuhan dan pemerataan hasil perekonomian dalam pengentasan kemiskinan. Kemudian tahun 2022 pada pemulihan sosial ekonomi daerah yang berkeadilan dan pada tahun 2023 mendatang pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel.
"Berikut Capaian Kinerja RPJMD Lombok Timur 2018-2023 Di 3 Tahun Kepemimpinan Sukma,"Paparnya
IPM Lombok Timur Naik Peringkat dari 9 Ke 8
Indek Pembangunan Manusia merupakan indeks gabungan atau indeks komposit dari tiga dimensi, yaitu dimensi kesehatan yakni umur panjang dan sehat, dimensi pendidikan atau pengetahuan, dan dimensi ekonomi yakni standar hidup layak. Berdasarkan data BPS Lombok Timur (2020) IPM Lombok Timur pada tahun 2018 sebesar 65,35 kemudian naik menjadi 66,23 pada tahun 2019 dan naik lagi menjadi 66,30 pada tahun 2020. IPM Lombok Timur baik pada tahun 2018 maupun 2019 berada pada peringkat 9 dari 10 kabupaten/kota di NTB kemudian naik menjadi peringkat 8 pada tahun 2020.
GDI Lombok Timur Peringkat Ke 6
Indeks Pembangunan Gender (Gender Development Index/GDI) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM yaitu pada dimensi kesehatan, pendidikan,dan ekonomi dengan memperhatikan ketimpangan gender. Dalam pada itu, GDI digunakan untuk mengukur kesenjangan pembangunan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan data BPS NTB (2020) nilai GDI Lombok Timur pada tahun 2017 sebesar 91,12 kemudian naik menjadi 91,14 pada tahun 2018 dan naik lagi menjadi 91,16 pada tahun 2019. GDI Lombok Timur pada tahun 2019 berada pada peringkat 6 dari 10 kabupaten/kota di NTB.
GDI Lombok Timur Peringkat Ke 4
Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Index/GEI) merupakan indeks untuk mengukur peran aktif perempuan pada dimensi politik, ekonomi dan pengambilan keputusan. Dimensi politik direpresentasikan oleh keterwakilan perempuan diparlemen, dimensi ekonomi direpresentasikan oleh sumbangan perempuan dalam pendapatan, dan dimensi pengambilan keputusan direpresentasikan oleh persentase perempuan sebagai pejabat tinggi, tenaga professional, manager, administrasi, teknisi. Berdasarkan data BPS NTB (2020) bahwa nilai GEI Lombok Timur pada tahun 2018 sebesar 60,79 kemudian naik menjadi 65,67 pada tahun 2019. GEI Lombok Timur pada tahun 2019 berada pada peringkat ke-4 dari 10 kabupaten/kota di NTB.
Angka Kemiskinan Turun Signifikan
Berdasarkan data BPS Lombok Timur (2020) angka kemiskinan Lombok Timur mengalami penurunan dari 16,55 persen pada tahun 2018 menjadi 16,15 persen pada tahun 2019 dan turun lagi menjadi 15,24 persen pada tahun 2020. Angka kemiskinan Lombok Timur 2019/2020 mengalami penuunan signifikan yakni sebesar 0,91 persen poin dan merupakan penurunan tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2010.
Status IDM Lombok Timur 2021: “Maju”
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) menggunakan sebuah indeks untuk memotret perkembangan kemandirian desa yang disebut Indeks Desa Membangun (IDM). Satus IDM meliputi desa sangat tertinggal (IDM kurang dari atau sama dengan 0,4907), desa tertinggal (IDM lebih dari 0,4907; tetapi kurang dari atau sama dengan 0,5989),desa berkembang (IDM lebih dari 0,5989; tetapi kurang dari atau sama dengan 0,7072), desa maju (IDM lebih dari 0,7072; tetapi kurang dari atau sama dengan 0,8155), desa mandiri (IDM lebih dari 0,8155). Berdasarkan data BPS (2018) diperoleh nilai IDM Lombok Timur pada tahun 2018 sebesar 0,6724. Nilai IDM Lombok Timur pada tahun 2019 berdasarkan data Kemendes PDTT mencapai 0,6750 dan sebesar 0,7041 pada tahun 2020. Merujuk pada data Kemendes PDTT 2021 diperoleh nilai IDM Lombok Timur pada tahun 2021 sebesar 0,7337. Berdasarkan perkembangan nilai IDM Lombok Timur sejak tahun 2018 hingga 2021 dapat disimpulkan bahwa Status IDM Lombok Timur dalam periode 2018-2020 tergolong dalam kategori “Berkembang” kemudian pada tahun 2021 Status IDM Lombok Timur naik menjadi “Maju”.
Tetebatu Menyapa Dunia
Desa Tete Batu Lombok Timur terpilih mewakili Indonesia dalam lomba skala dunia yakni lomba Desa Wisata Terbaik (Best Tourism Village) yang diselenggarakan oleh Organisasi Parawisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations World Tourism Organization). Dalam lomba skala dunia tersebut, Tetebatu dipromosikan sebagai desa wisata flora dan fauna dengan aneka ragam flora seperti pakis dan sebagainya dan fauna seperti celepuk Rinjani, lutung, burung kakak tua, dan sebagainya. Dalam pada itu, flora dan fauna di Desa Tetebatu masih tetap lestari karena masyarakat setempat memiliki kearifan lokal dalam menjaga kelestarian hutan.
Desa Kumbang 10 Besar Nasional
Desa Kumbang, Kecamatan Masbagik, mewakili Provinsi NTB sebagai desa yang menerapkan keterbukaan Informasi Publik. Desa Kumbang masuk dalam 10 besar desa terbaik nasional untuk keterbukaan Informasi.
Bantuan Dana Desa
Pada Tahun 2021 terdapat beberapa desa yang mendapat bantuan Desa Wisata dari Kemendes PDTT yakni Kembang Kuning, Seruni Mumbul,Sembalun Bumbung, Sembalun, Mamben Baru, Pare Mas, Sugian, dan Pringgasela. Disisi lain Desa Tete Batu Selatan ditetapkan sebagai Desa Kampung Inggris.
IKP Lombok Timur Naik Signifikan
Ketahanan Pangan telah diatur dalam Undang Undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Capaian ketahanan pangan suatu daerah atau wilayah diukur dengan sebuah indeks yang dikenal dengan Indeks Ketahanan Pangan (IKP). Berdasarkan data IKP yang dipublikasikan Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian nilai IKP Lombok Timur pada tahun 2018 sebesar 67,40 kemudian menjadi 70,36 pada tahun 2019 dan naik lagi pada tahun 2020 menjadi 73,50.
IRB Lombok Timur Turun
Indeks Risiko Bencana (IRB) dihitung oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) berdasarkan komponen bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability), dan kapasitas (capacity). Berdasarkan data BNPB diperoleh skor IRB Lombok Timur pada tahun 2018 sebesar 157,06 (tergolong dalam kelas risiko bencana tinggi) kemudian turun menjadi 142,75 pada tahun 2019 dan 2020. Turunnya IRB tersebut menunjukkan bahwa risiko bencana di Lombok Timur baik pada tahun 2019 maupun 2020 tergolong dalam kelas risiko sedang.
RSUD dr. R. Soedjono Selong naik status dari Tipe C menjadi Tipe B
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. R. Soedjono Selong naik status dari Tipe C menjadi Tipe B. Persyaratan rumah sakit untuk menjadi tipe B mengacu pada PMK Nomor 3 dimana dalam aturan itu Rumah sakit harus memiliki minimal 200 tempat tidur, juga ketersedian tenaga SDM, fasilitas dan sebagainya. RSUD dr. R. Soedjono telah lebih dari standar rumah sakit Tipe B, karena jumlah bad tersedia mencapai 300 unit, kapasitas intensif care unit 8 persen dari jumlah bad yakni 24 unit. Dari ketenagaan, spesialis dan sub-spesialis telah memenuhi syarat. RSUD dr. R.Soedjono Selong berubah menjadi Tipe B juga didukung tersedianya berbagai layanan unggulan.
Anggaran Penanganan Covid -19
Covid-19 yang semula merebak di Wuhan, China sekitar Desember 2019 kemudian secara cepat menyebar ke berbagai belahan dunia dan pada Maret 2020 oleh WHO dinyatakan sebagai pandemi. Di Indonesia, Covid-19 terdeteksi masuk pada 2 Maret 2020 dan sejak itu penyebarannya belum dapat dihentikan. Covid-19 muncul di NTB termasuk Lombok Timur pada 24 Maret 2020. Untuk penanganan pandemi Covid-19 tersebut pemerintah Kabupaten Lombok Timur melakukan Realokasi dan Refocusing APBD Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan realisasi anggaran penanganan Covid-19 sebesar Rp.143,15 milyar lebih (Rp.143.154.243.549) terdiri dari pananganan kesehatan sebesar Rp. 60,6 milyar lebih (Rp.60.642.443.958), penanganan ekonomi sebesar Rp.19,7 milyar lebih (Rp.19.747.382.675), penanganan jaring pengaman sosial (social safety net) sebesar Rp.62,7 milyar lebih (Rp.62.764.416.916). Realisasi anggaran penanganan Covid-19 pada TA.2020 sebesar Rp.143,15 milyar lebih (Rp.143.154.243.549) tersebut mencapai 12,28 persen dari total realisasi Dana Alokasi Umum (DAU)/Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2020 sebesar Rp. 1,16 triliun lebih (Rp.1.165.752.415.227). Anggaran penanganan Covid-19 pada TA 2021 sebesar Rp.85,9 milyar lebih (Rp.85.935.345.000) atau sebesar 8,01 persen dari Alokasi DAU/DBH TA 2021 sebesar Rp.1 triliun lebih (Rp.1.072.361.428.000).
Pertumbuhan Ekonomi Lombok Timur 2020
Pada masa pandemi Covid-19, pertumbuhan ekonomi semua kabupaten/kota di NTB yakni 10 kabupaten/kota pada tahun 2020 terkontraksi menjadi minus. Namun demikian, meskipun pertumbuhan ekonomi yang dicapai Lombok Timur pada tahun 2020 mencapai minus (-3,10 persen), tetapi pertumbuhan tersebut merupakan capaian tertinggi dari 10 kabupaten/kota di NTB. Artinya pertumbuhan ekonomi Lombok Timur sebesar minus (-3,10 persen) pada tahun 2020 tersebut berada pada peringkat pertama terbaik dari 10 kabupaten/kota di NTB (BPS Lombok Timur, 2020). Pada tahun 2020 dari 17 sektor lapangan usaha di Lombok Timur terdapat 8 sektor lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan minus yaitu transportasi dan pergudangan (-21,29 persen), konstruksi (-14,83 persen), penyediaan akomodasi dan makan minum (-4,69 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor (-3,65 persen), industri pengolahan (-3,49 persen), jasa perusahaan (-2,56 persen), jasa lainnya (-5,35 persen), pertanian, kehutanan dan perikanan (-0,39 persen). Disisi lain, akibat terkontraksinya perekonomian Lombok Timur pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19, maka pada tahun 2021 dilakukan kegiatan pemulihan ekonomi daerah (economic recovery). Dalam pada itu, kegiatan pemulihan ekonomi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur pada tahun 2021 yaitu: (1) perlindungan sosial dengan anggaran sebesar Rp.45,9 milyar lebih (Rp.45.934.976.300) dan realisasinya per Agustus 2021 mencapai Rp.Rp.14 milyar lebih (Rp.14.006.779.612) atau sebesar 30,49 persen, (2) dukungan ekonomi anggaran sebesar Rp.34,2 milyar lebih (Rp.34.214.571.701) dan realisasinya per Agustus 2021 mencapai Rp.16,7 milyar lebih (Rp.16.720.631`.821) atau sebesar 48,87 persen, (3) dukungan program pemulihan ekonomi melalui dana transfer umum dengan anggaran sebesar Rp.80,1 milyar lebih (Rp.80.149.548.001) dengan realisasi per Agustus 2021 mencapai Rp.30,7 milyar lebih (Rp.30.727.411.433) atau sebesar 38,34 persen.
Rumah Tahan Gempa
Akibat bencana gempa yang melanda Lombok Timur pada tahun 2018, rumah penduduk mengalami kerusakan. Berdasarkan hasil pendataan BPBD Kabupaten Lombok Timur jumlah rumah yang terdampak gempa sebanyak 30.031 unit. BPPD Kabupaten Lombok Timur melakukan pembangunan terhadap rumah yang terdampak gempa dengan konstruksi Rumah Tahan Gempa (RTG). Rumah terdampak gempa yang telah dibangun dengan konstruksi RTG mencapai 29.922 unit dengan rincian rusak berat sebanyak 10.812 unit, rusak sedang sebanyak 5.214 unit, dan rusak ringan sebanyak 13.896 unit. Pembangunan rumah dengan konstruksi RTG tersebut meliputi 2 tahap dimana pada tahap I telah terbangun sebanyak 27.205 unit dan pada tahap II sebanyak 2.717 unit. Dengan demikian rumah yang belum terbangun sebanyak 109 unit.
Perikanan & Kelautan Dan Industri
Di Lombok Timur akan dikembangkan Kampung Lobster dan Lobster Estate di Telong-Telong menjadi pusat kegiatan budidaya laut secara terintegrasi dengan anggaran APBN murni untuk Kampung Lobster dan dana loan untuk Lobster Estate yang kini sedang berproses di Bappenas dengan pembiayaan sekitar Rp.750 milyar. Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Perindustrian Kabupaten Lombok Timur telah memiliki mesin bubut, dan pada September 2021 mesin pembuat atap spandek dan pembuat canal rangka baja yang hanya satu-satunya di NTB. Rencana pada tahun 2022 Dinas Perindustrian akan memiliki pabrik porang terbesar di NTB untuk mengolah porang menjadi tepung porang.
Posyandu Keluarga
Pemerintah Kabupaten Lombok Timur melalui Dinas Kesehatan meraih penghargaan dari Dinas Kesehatan Provinsi NTB atas pencapaian Lombok Timur dalam pengelolaan program promosi kesehatan terbaik tahun 2020/2021 yang telah berhasil mengkonversi 100 persen Posyandu konvensional menjadi Posyandu Keluarga. Dalam pada itu, Posyandu Keluarga mencakup 5 program (KIA, KB, Imunisasi, Gizi, Diare) dan ditambah integrasi program lintas sektor. Semua (100 persen) Pos Yandu di Lombok Timur yakni sebanyak 1.936 unit telah terkonversi menjadi Posyandu Keluarga pada April 2021.
Penanganan Stunting
Lombok Timur merupakan kabupaten paling replikatif dalam usaha penanganan stunting di NTB. Hal ini ditunjukkan oleh keberhasilan Lombok Timur dalam menurunkan persentase anak balita stunting dari 26,11 persen pada tahun 2019 menjadi 21,07 pada tahun 2020 dan turun lagi menjadi 19,20 persen pada tahun 2021.Keberhasilan tersebut antara lain didukung regulasi pengalokasikan 20 persen dana desa untuk pencegahan dan penanggulangan stunting serta pendewasaan usia kawin. Disisi lain, dikembangkan kerjasama dengan melibatkan perguruan tinggi termasuk PKK melalui program Cega Anak Stunting bersama Masyarakat (Canting Mas).
Rumah Tidak Layak Huni
Jumlah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Lombok Timur pada tahun 2018 sebanyak 37.110 unit. RTLH tersebut kemudian dibangun oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) Kabupaten Lombok Timur dimana jumlah RTLH yang telah dibangun sebanyak 724 unit pada tahun 2018, sebanyak 1.478 unit pada tahun 2019, mencapai 1.574 unit pada tahun 2020 dan 1.070 unit pada tahun 2021. Jumlah RTLH yang telah dibangun Dinas Perkim Kabupaten Lombok Timur sejak tahun 2018 hingga tahun 2021 mencapai 4.846 unit. Dengan demikian RTLH yang belum dibangun sebanyak 32.246 unit. Dalam pada itu, Lombok Timur menjadi kabupaten pelaksana terbaik dan tercepat pertama se-Indonesia pada tahun 2020 dan 2021 dalam pelaksanaan pembangunan RTLH yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK).
TPAKD Sektor Peternakan
Lombok Timur “Berkembang” (Berantas Rentenir Melalui Kredit Tanpa Bunga) merupakan program unggulan sektor peternakan Tim Percepatan Aksi Keuangan Daerah (TPKAD) di Kabupaten Lombok Timur. Dalam program ini peternak akan memperoleh pinjaman tanpa bunga melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan nilai pinjaman sebesar Rp.900 ribu dan presmi asuransi sebesar Rp. 300 ribu untuk satu orang peternak.
Reformasi Birokrasi
Selama 3 tahun tahun berturut-turut yakni 2018, 2019, dan 2020 laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Timur berhasil meraih Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berdasarkan Opini BPK terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Disisi lain, Level Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan hasil Quality Assurance (QA) BPKP Pusat yaitu Level III (Terdefinisi). Level Kapabalitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Daerah Kabupaten Lombok Timur telah sesuai dengan Quality Assurance (QA) BPKP Pusat yaitu Level III. Dalam pada itu, capaian Pemerintah Kabupaten Lombok Timur untuk penilaian 8 area Intervensi Monitoring Center for Prevention (MCP) dalam Program Koordinasi Supervisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi KPK RI pada tahun 2020 sebesar 83,19 persen (terbaik ketiga di NTB setelah Pemerintah Kota Mataram dan Pemerintah Provinsi NTB); sedangkan, capaian MCP pada tahun sebelumnya yakni sebesar 70 persen pada tahun 2019 dan 58 persen pada tahun 2018. Capaian penyampaian Laporan LHKP untuk Wajib Laporan Tahun 2020 yang penyampaian laporannya dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Maret 2021 adalah sebesar 99,35 persen dimana capaian tahun sebelumnya yakni sebesar 94,27 persen pada tahun 2019 dan 70 persen pada tahun 2018.
Penghargaan
Pada tahun 2020 Bupati Lombok Timur dan Sekda Lombok Timur meraih penghargaan terbaik pertama dalam anugrah Lomba Kampung Sehat dari Kepolisian Republik Indonesia. Pada tahun 2021 (Agustus 2021) UPTPP Kecamatan Jerowaru meraih penghargaan sebagai unit kerja pelayanan berprestasi madya atas upaya meningkatkan pelayanan kepada publik dari Menteri Pertanian Republik Indonesia. Pada tahun 2021 Bupati Lombok Timur menerima Anugrah Apresiasi Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Desa (September 2021). (np)
Post a Comment