RKPDes 2025 Desa Loyok Ditetapkan, Transparansi Anggaran & Efektivitas Program Jadi Pembahasan Utama

Penulis : nusrapost.com February 05, 2025 0

Musayawarah Desa penetapan RKPDes 2025 Desa Loyok kecamatan Sikur Lombok Timur 

Nusrapost.com -- Pemerintah Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, Rabu (5/2),  menggelar Musyawarah Desa (Musdes) untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Tahun Anggaran 2025,  Dalam musyawarah ini, beberapa hal menjadi fokus pembahasan mulai dari  transparansi anggaran dan efektivitas program.

Acara tersebut dihadiri oleh Camat Sikur, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loyok, Perangkat desa, serta para tokoh masyarakat yang ingin memastikan anggaran desa terkelola secara tepat dan berdampak langsung bagi kesejahteraan warga.

Dalam sambutannya, Ketua BPD Kamhar menegaskan bahwa penyusunan RKPDes harus benar-benar berangkat dari kebutuhan prioritas masyarakat. Ia mengingatkan bahwa program-program desa harus memiliki dampak nyata bagi kesejahteraan warga, bukan sekadar formalitas administratif.

"Kita harus memastikan RKPDes 2025 benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat. Segala program harus dipertimbangkan dengan matang dan dapat dipertanggungjawabkan," tegas Kamhar di hadapan peserta musyawarah.

Menurutnya, salah satu masalah yang kerap muncul dalam pengelolaan anggaran desa adalah kurangnya transparansi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya keterbukaan dalam setiap proses perencanaan dan eksekusi program.

"Setiap pertanyaan dari warga harus dijawab dengan jelas, tanpa ada yang ditutupi. Masyarakat berhak tahu bagaimana anggaran desa digunakan," tambahnya.

Sementara itu, Camat Sikur menyoroti pentingnya pengelolaan anggaran desa yang sesuai dengan regulasi yang berlaku. Ia menekankan bahwa setiap desa wajib mengalokasikan minimal 20 persen dari anggaran untuk ketahanan pangan, sesuai dengan aturan pemerintah pusat.

"Sebelumnya, banyak desa lebih fokus pada pembangunan fisik. Ke depan, kita harus memastikan anggaran ketahanan pangan benar-benar terealisasi dan berdampak nyata bagi masyarakat," ujarnya.

Camat juga menyoroti peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam mendukung program-program yang bernilai ekonomis bagi desa. Ia mengingatkan agar BUMDes tidak hanya beroperasi di atas kertas, tetapi benar-benar berjalan dan memberikan manfaat bagi warga.

"Jangan sampai BUMDes hanya sekadar nama tanpa peran nyata. Harus ada strategi konkret agar badan usaha desa ini bisa berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tegasnya.

Dalam musyawarah tersebut, sejumlah warga turut menyampaikan aspirasi terkait alokasi anggaran dan efektivitas program desa. Mereka berharap program yang telah dirancang bisa dieksekusi dengan baik, tanpa penyimpangan atau kepentingan kelompok tertentu.

Selain itu, warga juga meminta agar pengawasan terhadap penggunaan anggaran diperketat. Mereka ingin memastikan bahwa dana desa tidak disalahgunakan dan benar-benar digunakan untuk kepentingan masyarakat luas.

Musdes ini diakhiri dengan kesepakatan bersama untuk menjalankan RKPDes 2025 secara transparan dan akuntabel. Pemerintah desa berjanji akan melibatkan masyarakat dalam pengawasan program demi mewujudkan pembangunan yang adil dan merata.

Adapun, RKPDes 2025 yang ditetapkan sebesar Rp1,9 miliar, yang dialokasikan ke berbagai sektor prioritas mencakup pemberdayaan masyarakat sebesar 10 persen, ketahanan pangan 20 persen, Bantuan Langsung Tunai (BLT) 11 persen, pemerintahan 30 persen, pembangunan fisik 30 persen, serta pembinaan masyarakat 10 persen. (*)