Serap Aspirasi Pokdarwis Se-Montong Gading HDP Beberkan Regulasi Kepariwisataan
 |
| Para kelompok sadar wisata (pokdaris) saat berdiskusi kepariwisataan bersama Wakil Ketua DPRD Lotim H.D Paelori SE |
LOMBOK TIMUR Nusrapost.com -- Sebagai langkah dalam menyerap aspirasi masyarakat lewat sektor pariwisata, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Lombok Timur turun bersilaturrahim bersama Kelompok sadar wisata se-Kecamatan Montong Gading. Kegiatan yang mengangkat tema "Menggali Budaya Potensi Perisean" tersebut berlangsung di Belo Bungalo Desa Lendang Belo Senin (27/6/2022).
Dalam sambutannya Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Lombok Timur H.D Paelori SE menyebutkan, Menyongsong kegiatan budaya maupun pariwisata, tidak akan pernah bisa berjalan seiring-seirama tanpa adanya peran pemerintah, terutama lewat aturan regulasinya.
"Percuma kita suruh masyarakat berpartisifasi kalau pemerintah juga tidak siapkan regulasinya. Harus ada regulasi, paling tidak harus ada political will dan kebijakan. Tapi sampai saat ini kita belum punya peraturan daerah yang khusus mengatur tentang zone-zone kepariwisataan di Lombok Timur ini,"Jelasnya.
Padahal Kata HDP, potensi budaya dan pariwisata yang dimiliki daerah patuh karya ini, sangatlah banyak, baik destinasi laut, religi, alam, pegunungan adat istiadat dan lainnya. Namun lucunya, karena kebijakan dari sistem pembangunan nasional yang diterapkan pemerintah berbeda dengan apa yang pernah di terapkan beberapa puluh tahun yang telah lewat. Berbuntut pada aturan mengenai itu menjadi berubah secara drastis.
Dimana pada masa sebelum reformasi, pembangunan nasional terkonsentrikan dalam satu konsef yang namanya garis besar haluan negara dan dijadikan sebagai satu pedoman untuk membangun di daerah dalam kurun waktu yang sudah ditentukan dari pemerintah pusat, daerah bahkan sampai tingkat desa.
Akan tetapi setelah Reformasi 1998, konsef pembangunan tersebut dirubah menjadi Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Menengah dan jangka pendek, yang kemudian di brigdown lagi oleh calon pemimpin baik tingkat pusat, provinsi dan kabupaten dalam bentuk visi misinya.
"Nah ini yang membuatnya begitu, Lain bupati lain visi misinya, lain programnya, lain kebijakannya,"jelasnya.
Lebih ironis lagi bagi kita, Lanjut HDP, visi misi yang dituangkan bupati wakil bupati yang satu dengan lainnya tidak pernah nyambung. Yang di sebebkan kecendrungan masing-masing pemimpin ingin membuat hal-hal yang sifatnya monumental bagi dirinya agar bisa dikenang pada masa berikutnya. Tentunya hal itu akan menjadi salah satu kendala pembangunan di daerah yang tidak ada sustainablenya di segala bidang terutama dalam bidang budaya dan pariwisata.
"Ide-ide mengenai kepariwisataan dan kebudayan harus terus didorong dalam bentuk regulasi dan kebijakan yang tentunya pro terhadap rakyat,"Jelasnya.
Selain itu Jelas Politisi Partai Golkar tersebut, dalam rencana tata ruang wilayah, pemerintah tidak pernah istiqomah untuk melaksanakan apa yang menjadi peraturan-peraturan dalam bidang kepariwisataan. ini terbukti dengan ketidak jelasan rencana tataruang kawasan-kawasan yang memang awalnya di peruntukkan bagi pariwisata. Yang dalam perjalanannya kadang-kadang bisa berubah. Kawasan pantai yang begitu indah misalnya, yang masyarakat sendiri dengan sadar menemukan destinasi-destinasi wisata di sekelilingnya. Itu bisa hilang karena kebijakan.
"Oleh karena itu, kedepannya pemerintah daerah perlu menjadikan pariwisata sebagai salah satu prioritas sebab kebaradaanya telah mampu memberikan multiplayer effeck yang luas pada masyarakat," jelasnya
Sementara itu salah seorang praktisi Pariwista Lombok Timur Ahyak Mudi dalam sambutannya mengatakan, secara normatif pemerintah daerah Lombok Timur dalam sektor pariwisata harus terus berinovasi dan membutuhkan yang namanya rencana pembangunan Pariwisata daerah (Reparda) tetapi hal ini tertunda sebab RT/RW yang belum rampung.
Kemudian setelah itu, ada turunan yang namanya Sustainable Tourizm Master Plant (STMP) sebab di tingkat Nasional hal demikian telah ada yang namanya Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Sustainable Nasional. Yang di tingkat provinsipun sudah terbentuk dan di ikuti turunannya ke kabupaten kota.
Untuk itu dalam hal ini keberadaan pemangku kebijakan dalam pariwisata tidak bisa di campur adukkan dengan politik semata. sebab bisa berpengaruh buruk untuk keberlangsungannya.
"Kalau memang yang duduk dan bekerja murni karena pariwisata saya fikir mereka akan mampu menjalankannya terutama sekali soal sumber daya manusia," jelasnya (np).
Post a Comment