RUPS, Bupati Lombok Timur kredit macet PT.Selaparang Finansial

Penulis : nusrapost.com March 03, 2026 0

Nusrapost.com -- Bupati Lombok Timur Haerul Warisin soroti kredit macet PT.Selaparang Finansial. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. Selaparang Finansial XIX Tahun Buku 2025, bersama Wakil Bupati Ir.H.Moh. Edwin Hadiwijaya Selasa (3/3). Kegiatan tersebut berlangsung di aula kantor PT Selaparang Finansial, Labuhan Haji, dan dihadiri sejumlah pemangku kepentingan daerah.

Dalam arahannya, Bupati menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan sebuah lembaga keuangan sangat ditentukan oleh ketepatan strategi serta kemampuan manajemen dalam mencari solusi atas setiap persoalan. Ia menyoroti kinerja PT Selaparang Finansial yang dinilai masih jauh dari harapan, terutama terkait tingginya angka kredit macet dan kecilnya laba yang diperoleh.

“Yang saya lihat ini keuntungan di bawah 5% tapi kredit macet di atas 10%. Apakah itu bagus? Tidak,” tegas Bupati.

Sebagai langkah konkret, Bupati menginstruksikan manajemen untuk memprioritaskan penagihan utang dengan melibatkan seluruh karyawan. Namun, ia menekankan bahwa sebelum menjalankan tugas tersebut, para karyawan harus dibekali pelatihan yang memadai agar proses penagihan berjalan profesional dan efektif.

Bupati juga mengingatkan bahwa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi ganda, yakni meraih keuntungan sekaligus menjaga kesejahteraan masyarakat dengan harga layanan yang terjangkau. Ia menekankan bahwa bekerja di BUMD bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok, melainkan untuk melayani masyarakat.

Selain itu, direksi diminta tidak mengambil kebijakan secara sepihak. Bupati meminta agar ruang diskusi dibuka seluas-luasnya dengan melibatkan tenaga ahli agar setiap keputusan tidak merugikan perusahaan. Ia juga menegaskan bahwa kebijakan mutasi atau perubahan struktur organisasi harus didasarkan pada kebutuhan efektivitas bisnis serta kesadaran atas tanggung jawab jabatan.

Menutup arahannya, Bupati meminta manajemen melakukan pemetaan ulang terhadap potensi pasar dan kapasitas sumber daya manusia (SDM). Ia berharap manajemen mampu berinovasi agar dana yang tersedia tidak hanya mengendap di bank, melainkan berputar secara produktif untuk masyarakat. 

“Kita sesuaikan target dengan potensi yang masuk akal. Saya ingin melihat perubahan nyata pada RUPS tahun depan, kredit macet turun dan keuntungan harus naik,” pungkasnya.

Sementara itu, Dewan Komisaris Utama PT Selaparang Finansial Muhammad Isra’i mengakui bahwa meskipun terdapat pertumbuhan hasil usaha dibandingkan tahun sebelumnya, kinerja BUMD sepanjang 2025 belum maksimal. 

Ia menjelaskan kondisi tersebut dipengaruhi dinamika ekonomi nasional, kebijakan keuangan, serta keterbatasan anggaran pembangunan daerah. Menurutnya, periode ini merupakan fase transisi krusial dalam estafet kepemimpinan yang harus dikelola secara akuntabel demi perbaikan berkelanjutan.

Untuk memperbaiki performa perusahaan, PT Selaparang Finansial tengah mengimplementasikan sejumlah langkah strategis, antara lain restrukturisasi piutang, penataan penyertaan modal, penguatan prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan, optimalisasi biaya operasional, perbaikan sistem Pengendalian Internal (SPI) dan tata kelola yang transparan, serta fokus pada penyelesaian kredit macet guna menyehatkan neraca perusahaan.

Direktur Utama PT Selaparang Finansial Iva Nuril Solihani dalam laporannya menyebut BUMD ini sebagai satu-satunya perusahaan modal daerah dengan seluruh saham dimiliki Pemerintah Daerah yang mampu bertahan di tengah penurunan jumlah perusahaan modal ventura secara nasional, dari 23 entitas pada 2024 menjadi 17 entitas pada 2025. 

Perusahaan yang diperkuat 25 karyawan tersebut menempatkan SDM sebagai aset utama dengan memberikan fasilitas BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, serta aktif mendukung program sosial pemerintah daerah seperti safari Ramadan, bantuan anak yatim piatu, rehabilitasi masjid, dan paket sembako bagi kaum dhuafa serta petugas kebersihan.

RUPS tersebut turut dihadiri perwakilan DPRD, Asisten Sekda Bidang Perekonomian, staf ahli Bupati, OPD terkait, serta jajaran direksi dan dewan komisaris/pengawas BUMD Lombok Timur (*)