Yayasan Gemilang Sehat Indonesia Ajak Penyuluh Kemenag Lotim Berperan Aktif Cegah Perkawinan Anak

Penulis : nusrapost.com July 10, 2025 0

YGSI saat berdialog bertajuk Aktor Sosial dengan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Lombok Timur

Nusrapost.com --  Yayasan Gemilang Sehat Indonesia (YGSI) mengajak para penyuluh Kementerian Agama (Kemenag) Lombok Timur untuk berperan aktif dalam upaya pencegahan perkawinan anak melalui pendekatan langsung ke masyarakat. Ajakan ini disampaikan dalam dialog bertajuk Aktor Sosial dengan Pemangku Kepentingan di Kabupaten Lombok Timur, yang digelar di ruang rapat utama Kantor Kemenag Lombok Timur, Kamis (10/7/2025).

Kegiatan tersebut dihadiri puluhan perwakilan penyuluh agama dan digelar sebagai bagian dari kerja sama antara YGSI dan Kemenag Lombok Timur.

Field Officer YGSI, Samsul Hadi, menjelaskan bahwa pihaknya fokus pada isu-isu terkait perkawinan anak, kekerasan berbasis gender, dan kekerasan terhadap anak. Di Nusa Tenggara Barat (NTB), menurutnya, tingkat perkawinan anak termasuk yang tertinggi di Indonesia.

“Program kami di NTB menyasar dua kabupaten, yaitu Lombok Tengah dan Lombok Timur. Dialog hari ini bertujuan mendorong keterlibatan aktif penyuluh agama dalam menyuarakan isu pencegahan perkawinan anak,” kata Samsul.

Ia menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan maraknya perkawinan anak, seperti bullying, pola pengasuhan menitipkan anak kepada nenek, dan ketertutupan anak perempuan dalam menghadapi isu-isu seksualitas. YGSI berharap kerja sama ini menghasilkan khutbah Jumat bertema kekerasan seksual, bullying, dan perkawinan anak untuk disampaikan di masjid-masjid.

Samsul menambahkan, di sektor pendidikan, YGSI telah mengintegrasikan isu-isu tersebut ke dalam modul pembelajaran bernama PKRS, yang terbukti mampu menurunkan kasus bullying di sekolah.

Kasi Bimas Islam Kemenag Lombok Timur, H. Lalu Miftahussurur, S.Ag., dalam sambutannya menyampaikan pentingnya edukasi berbasis agama dalam menangkal praktik perkawinan anak. Ia menyebut bahwa NTB menempati posisi teratas dalam kasus pernikahan anak di Indonesia.

“Kita tidak boleh berhenti berikhtiar. Koordinasi antara semua pihak mutlak diperlukan untuk menurunkan angka perkawinan anak,” ujar Miftahussurur.

Ia juga mengungkapkan bahwa pihak Kemenag telah bersurat ke masjid-masjid agar khutbah Jumat menyampaikan bahaya perkawinan anak. Selain itu, ia menekankan perlunya modul ajar yang mengedukasi siswa mengenai kesehatan reproduksi dan pentingnya menjaga tubuh dari tindakan yang merugikan.

“Konten dakwah tentang bahaya perkawinan anak harus diperbanyak di media agar bisa merubah pola pikir masyarakat, terutama orang tua dan anak-anak,” tambahnya.

Dialog ini juga menjadi wadah penyampaian aspirasi para penyuluh di lapangan. Penyuluh Kecamatan Aikmel, misalnya, berharap YGSI turut menyasar wilayah Lombok bagian utara, yang menurutnya memiliki budaya pernikahan dini bernama Ngikut Aik—tradisi menikah setelah lulus SMP.

Sementara itu, Abdul Haris Rosidy, penyuluh dari Kecamatan Keruak, menilai perlunya penguatan literasi digital di kalangan anak-anak sebagai penyeimbang dari pengaruh negatif teknologi.

“Kerja sama antara penyuluh, penghulu, dan pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi kesenjangan sosial dan kemiskinan yang memicu praktik perkawinan anak,” ujarnya.

Semua Peserta dialog yang hadir juga berharap hasil dialog ini dapat menjadi masukan nyata bagi lembaga pemerintah maupun NGO lain dalam menyusun langkah strategis pencegahan perkawinan anak, baik di tingkat daerah maupun nasional. (*)