Ketua Dewan Pembina HMD Gemas NTB Desak Payung Hukum UU untuk Program MBG: Jangan Main Ancam Tutup!

Penulis : nusrapost.com February 10, 2026 0

H. Daeng Paelori Ketua Dewan Pembina Himpunan Mitra Dapur (HMD) Generasi Emas NTB 

Nusrapost.com -- Keberlangsungan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat (NTB) kini dibayangi ketidakpastian regulasi. Ketua Dewan Pembina Himpunan Mitra Dapur (HMD) Generasi Emas NTB, H. Daeng Paelori, mendesak pemerintah pusat untuk segera menerbitkan payung hukum setingkat Undang-Undang (UU).

Langkah ini dinilainya guna menjamin konsistensi aturan dan melindungi para mitra dapur yang telah berinvestasi besar demi menyukseskan visi Presiden Prabowo Subianto.

Mengawali pernyataannya, tokoh yang akrab disapa HDP ini memberikan apresiasi tinggi kepada Presiden RI, Prabowo Subianto. Ia mengakui bahwa MBG bukan sekadar program nutrisi, melainkan motor penggerak ekonomi baru di NTB.

"Kita berterima kasih kepada Bapak Presiden. Program MBG ini menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan ekonomi di sekitar dapur. Ini bukti beliau sangat konsen dengan pemenuhan gizi masyarakat," ujarnya Selasa (10/2/2026).

Ia menyebutkan, Di NTB, tercatat hampir 600 dapur telah berdiri. Dapur-dapur ini dibangun secara swadaya oleh masyarakat, bahkan ada yang merelakan aset hingga meminjam modal demi peran aktif menyukseskan program strategis nasional ini.

Meski operasional berjalan, HDP menyoroti keresahan para mitra akibat Petunjuk Teknis (Juknis) dari Badan Gizi Nasional (BGN) yang dinilai sering berubah-ubah setiap harinya. Ketidakkonsistenan ini dianggap menyulitkan mitra di lapangan.

Ia juga menyayangkan adanya pernyataan provokatif dari pejabat daerah yang sempat melontarkan ultimatum akan menutup 70% dapur di NTB.

"Ini logikanya dari mana? Jangan sedikit-sedikit main ancam tutup atau bekukan. Mereka tidak tahu sejarah bagaimana dapur ini berdiri secara mandiri di masa percepatan dulu. Pejabat seharusnya tidak mengumbar statement seperti itu," katanya.

HDP menegaskan bahwa para mitra pada dasarnya berkomitmen penuh terhadap kualitas dan kebersihan dapur. Menurutnya, mitra justru ingin dapur mereka bersih dan modern karena hal itu menjamin kualitas produk.

Sehingga komitmen mitra ini terus untuk melengkapi sarana yang kurang secara bertahap. Baik, Perbaikan instalasi pembuangan limbah (IPAL), melapisi lantai dapur dengan epoxy agar kebersihan terjaga. Hanya saja proses standarisasi ini membutuhkan waktu dan kepastian hukum, bukan ancaman birokrasi.

"Kami ingin melihat dapur bersih, dan menjamin kualitas. Tapi tentu tidak bisa main cepat atau main ancam. Kami meminta segera dibuatkan payung hukum berbentuk UU agar peraturan jelas, konsisten, dan membuat semua pihak merasa nyaman bekerja," pungkasnya.(*)