Penerimaan Opsen PKB Lombok Timur Melejit 80%, Targetkan 100 Miliar di 2026

Penulis : nusrapost.com December 18, 2025 0

 H.Abdul Aziz, M.M Kepala Samsat Kabupaten Lombok Timur 

Nusrapost.com -- Samsat Lombok Timur menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Sinergitas Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kamis (18/12/2025). Pertemuan ini menjadi momentum evaluasi atas keberhasilan skema opsen yang mulai diberlakukan sejak Januari 2025.

Kepala Samsat Lombok Timur H.Abdul Aziz, M.M, mengungkapkan bahwa pemberlakuan kebijakan opsen PKB memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Timur. Dimana berdasarkan data yang dipaparkan, terjadi lonjakan penerimaan yang cukup tajam dibandingkan tahun sebelumnya.

Yang mana pada tahun 2024 Kabupaten Lombok Timur menerima bagi hasil PKB sekitar Rp58 miliar. Namun di tahun 2025 (per 18 Desember) Realisasinya, sudah mencapai Rp82 miliar. 

"Total penerimaan opsen PKB untuk Lombok Timur tahun ini diprediksi mencapai Rp87 miliar. Jika dibandingkan dengan tahun lalu yang hanya Rp58 miliar, ada peningkatan sekitar Rp29 miliar atau hampir 80%," jelas Abdul Aziz 

Salah satu inovasi unggulan yang menjadi motor penggerak keberhasilan ini adalah pembentukan Juru Bantu Desa. Petugas ini ditempatkan di setiap desa untuk membantu pemungutan pajak dan bersentuhan langsung dengan masyarakat.

"Ini adalah satu-satunya di NTB. Kabupaten memberikan ruang untuk membentuk juru bantu pemungut pajak di masing-masing desa. Inilah yang akan kita optimalkan di tahun 2026 sebagai rencana kerja penguatan kerja sama," tambah Aziz.

Menariknya, pencapaian Rp87 miliar ini diraih saat tingkat kepatuhan masyarakat Lombok Timur masih berada di angka 46% (di bawah 50%). Abdul Aziz melihat hal ini sebagai peluang besar untuk masa depan. Menurutnya, jika tingkat kepatuhan dapat ditingkatkan minimal 10% hingga 15% melalui optimalisasi jaringan juru bantu desa, maka target penerimaan di atas Rp100 miliar bukan hal yang mustahil untuk dicapai pada tahun-tahun mendatang.

"Dengan kepatuhan 46% saja kita sudah bisa menghasilkan Rp87 miliar untuk PAD. Apalagi kalau kita bisa mengoptimalkan jaringan di bawah, kontribusi untuk pembangunan daerah akan semakin besar," pungkasnya.(*)