 |
| H Haerul Warisin Bupati Lombok Timur |
Nusrapost.com -- Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin, mendorong keluarga penerima manfaat (KPM) di Desa Peringgasela Selatan, Kecamatan Peringgasela, untuk melaporkan dugaan penggelapan dana bantuan sosial (Bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan BPNT kepada aparat penegak hukum (APH).
“Laporkan saja ke APH, supaya persoalan ini benar-benar dibuka dan diselesaikan. Kita tegak lurus dan harus transparan. Tagline kita juga transparan,”Katanya, usai menerima kunjungan Baznas RI di Pendopo Bupati pada Kamis (11/12).
Langkah itu agar hak masyarakat tidak kembali disembunyikan. “Kalau ada yang bermain sembunyi-sembunyi, laporkan. Saya tegas dan transparan,” ujarnya.
Bupati Haerul juga menjelaskan langkah perbaikan yang tengah dilakukan pemerintah daerah. Salah satunya adalah penerapan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) melalui kerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS).
“Sekarang sudah ada DTSEN dan itu sudah clear. Jika sudah masuk dalam DTSEN, tidak bisa ditolak,” ungkapnya.
Sebelumnya, dugaan penggelapan dana Bansos PKH dan BPNT di Desa Peringgasela Selatan terus mencuat, Dimana sejumlah KPM diduga menjadi korban praktik penggelapan yang diduga dilakukan oleh oknum agen BRI-Link disebut-sebut terjadi sejak 2019 hingga 2025 (*).
