Program Baznas Tak Sentuh Guru PAUD, Ketua Himpaudi Lotim Janji Akan Hearing Ke-DPRD.

Penulis : nusrapost.com September 11, 2025 0

Nusrapost.com – Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Lombok Timur, memberikan bantuan insentif kepada ribuan guru honorer swasta di lingkup sekolah Dasar Swasta dan Sekolah Menengah Pertama Swasta. Kamis (11/10/2025). Namun program tersebut tidak menyasar, sejumlah guru pada satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) baik layanan Taman Kanak- Kanak (TK), Kelompok Bermain (KB), Satuan paud sejenis (SPS), Tempat penitipan anak (TPA) di Lombok Timur.

Oleh karena hal itu,  Ketua Himpaudi Lombok Timur Usman, merasa geram atas kebijakan yang di keluarkan pihak Baznas Lombok Timur. Ia menilai, Lembaga Baznas hanya memberikan bantuan insentif pada guru pada satuan sekolah dasar (SD) dan satuan sekolah menengah pertama (SMP) swasta. Tanpa pernah memperhatikan, guru di satuan pendidikan anak usia dini (PAUD).

'Tugas dan anggungjawab guru PAUD sangat berat, sehingga pemerintah harus memberikan perhatian yang serius, karena itu sudah seharusnya pemerintah memberikan perhatian,"tutur Usman.

Dari itu,  Usman berharap agar Bupati Lombok Timur segera turun tangan. Jangan hanya menuntut mutu layanan satuan PAUD yang mewajibkan satuan paud untuk akreditasi. Namun perhatikan juga kesejahteraan mereka, (Guru Paud_red).

“Mereka selama ini hanya mendapatkan honor dari Allah (Honda), bukan guru honor dari daerah,"tandasnya.

Diketahui, selama ini guru paud tidak pernah mendapat  perhatian dari pemerintah kabupaten lombok timur, dari data yang ada, jumlah satuan pendidikan Paud di Lombok timur sebanyak 1107 satuan, dan jumlah guru paud berjumlah 5172 orang se-lombok timur belum tersentuh insentif.

Satu sisi, tambahnya, guru Paud memiliki peran penting dalam membentuk fondasi awal perkembangan anak. Guru paud bukan saja berperan sebagai pendidik, namun mereka juga seorang pembimbing dan pengasuh bagi anak- anak.

Dari itu untuk menindaklanjuti atas keluhan guru Paud di Lombok Timur yang kurang mendapat perhatian dari pemerintah sejak tahun 2014 sampai dengan pemerintahan sekarang pihaknya berjanji akan layangkan surat hearing ke DPRD Lombok Timur.

“Terkait persoalan ini, kami akan menggelar hearing ke kantor DPRD dan BAZNAS Kabupaten Lombok Timur dalam waktu dekat,"tutup Usman.