Masih Ditemukan SPPT Siluman, DPRD Lotim Minta Pemda Lebih Proaktif Lakukan Pengawasan
 |
| Ahyar Rosyidi Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Fraksi Perindo |
Nusrapost.com -- Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur, Ahyar Rosyidi menduga masih banyak ditemukan SPPT Siluman, Perkara tersebut diyakininya sudah berlangsung cukup lama dan tidak kunjung dibenahi oleh pemerintah daerah.
“Sejak saya masih jadi kepala desa, SPPT itu banyak yang siluman. Itu yang terjadi dari dulu,” kata pria yang akrab di sapa Ahyar, Kamis (10/7).
Persoalan ini kata Ahyar, hanya akan bisa diselesaikan jika pemerintah daerah khususnya Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mau turun langsung dan duduk bareng denga pihak desa, terutama kepala dusun yang paling mengetahui kondisi ril di lapangan.
“Solusinya menurut saya, harus dipertemukan antara Bapenda dan pihak desa, terutama kepala dusun,” ujarnya.
Ahyar menekankan bahwa kepala dusun memiliki peran penting dalam pemungutan PBB karena mereka yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ia mengingatkan agar evaluasi dilakukan secara menyeluruh, bukan sekadar diskusi di ruangan.
“Pemungut pajak di bawah itu kepala dusun. Mereka lebih tahu soal ini,” sambungnya.
Politisi Partai Perindo tersebut juga menyinggung soal kebocoran PAD yang tidak hanya pada sektor PBB, tetapi juga pada pemungutan retribusi pasar.
“Tadi disampaikan juga oleh teman-teman, pemungut pasar bahkan tidak memberikan karcis,” kata Ahyar.
Menurutnya, sistem pemungutan semacam itu rentan disalahgunakan dan menyebabkan pendapatan daerah bocor. Dari itu, Ia menyayangkan lemahnya pengawasan dari OPD teknis terkait.
“Apalagi dari sektor galian C, itu juga banyak yang tidak jelas,” cetusnya.
Ia meminta pemerintah daerah, khususnya Bapenda, agar lebih proaktif dalam melakukan pengawasan. Menurutnya, tuduhan tanpa dasar tidak akan menyelesaikan masalah.
“Bukan menuduh, karena menuduh itu tidak boleh. Tapi perlu ada evaluasi ke depan,” katanya.
Ahyar juga menyoroti rendahnya capaian PAD Lombok Timur yang menurutnya disebabkan lemahnya pendataan. Ia mengusulkan agar pendataan wajib pajak dilakukan ulang secara menyeluruh.
“Kalau mau pembenahan, harus ada pendataan ulang dari bawah,” ujarnya.
Selain itu, ia menolak wacana pemutihan PBB bagi masyarakat miskin. Menurutnya, meski kecil, pajak tetap menjadi kewajiban warga negara.
“Saya tidak setuju ada pemutihan. Masyarakat miskin pun tetap bayar pajak,” tegasnya.
Ahyar mengaku memiliki pengalaman langsung saat menjabat kepala desa dan turun ke lapangan. Ia mengklaim tidak pernah menemukan masyarakat yang menunggak PBB.
“Saya pernah turun langsung ke desa, tidak ada yang menunggak, walaupun mereka miskin,” tandasnya.
Sebelumnya Kepala Bidang Pajak Bumi dan Bangunan Bapenda Lombok Timur M Tohri Habibi menjelaskan, soal masih adanya warga yang belum terinput dalam sistem ketika masyarakat telah membayar pajak pihaknya masih mencarikan solusi terbaiknya. Sebab kondisi tersebut terjadi lantaran pada tahun sebelumnya pihaknya masih menggunakan sistem manual yang potensi pengimputan data itu bisa terlewatkan.
"Selama ini kan kita memungut pajak secara manual, dimana Petugas Pemungut Setoran (PPS) inikan datang kewarga dan meminta setoran, kemudian buktinya itu dikirim ke kami,"ujarnya (*)
Post a Comment