Mall Pelayanan Publik Jadi Fokus Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan Sekretaris Wapres RI Monev Ke DPMPTSP Lotim
Lombok Timur Nusrapost.com -- Asisten Deputi Tata Kelola Pemerintahan pada Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia, turun melakukan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Lombok timur, Rabu (09/11/2022). Kedatangan tim tersebut guna menyampaikan tentang keberadaan Mall pelayanan publik.
Selamet Widodo selaku Tim Monitoring,
sekaligus Asisten Deputi (ASDEP) Tata Kelola Pemerintahan Sekertaris Wakil Presiden Republik Indonesia dalam kesempatan itu, menyampaikan, bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomer 89 tahun 2021 tentang Mall Pelayanan Publik ialah merupakan sarana pelayanan yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, dalam Peningkatan pelayanan kualitas publik. Sebab hal ini tentu diharuskan menjadi bukti nyata yang nantinya dapat dirasakan masyarakat yang selalu menginginkan pelayanan mudah, cepat, tidak berbelit, dan murah.
Mall pelayanan publik ini juga adalah sebagai pusat integrasi layanan dari berbagai jenis layanan yang dilakukan oleh semua OPD pemerintahan dan instansi vertikal lainnya di suatu daerah tersebut.
"Di Nusa Tenggara Barat belum ada Mall Publik. Ini menjadi konsen kami, konsen bapak presiden dan Wakil Presiden kedepannya. Mudah - mudahan NTB ini tidak ketinggalan kelas," Ucapnya
Lanjutnya, Lombok Timur sendiri diberikan apresiasi karena adanya pencapaian dan rencana kesiapan untuk Mall Pelayanan Publik tersebut. Meski dengan tidak dengan pasilitas yang bagus namun yang penting di kedepankan adalah pelayanan yang baik terhadap masyarakat.
"Intinya Kolaborasi dan Komitmen yang harus di bangun, tidak harus dengan gedung yang megah, fasilitasnya mewah. Yang terpenting itu integritas pelayanannya yang berdampak untuk kesejahteraan masyarakat," tambah Selamet Widodo.
Sementara itu, Kepala Dinas DPMPTSP Kabupaten Lombok Timur Dewanto Hadi mengatakan, terkait MPP tersebut merupakan misi Nasional yang harus di terjemahkan oleh pemerintah Provinsi ataupun kabupaten kota, termasuk Lotim sampai saat ini dengan segala keterbatasan yang ada akan menginisiasi hal itu.
"Keberpihakan Pemerintah Pusat terkait pembentukan MPP ini harus dilakukan. Oleh karena itu Lotim pasti akan menginisiasi hal itu. Knapa kita tidak maksimalkan Mal Mini yang ada di Lotim ini," tegasnya.
Salah satu opsi fisik Mall pelayanan Publik katanya, Lotim sudah memiliki persiapan, yakni Mini Mall yang ada di belakang Bank BRI Selong. Yang mana, Mini Mall yang ada ini harus dimaksimalkan dan penting disulap supaya masyarakat banyak berdatangan.
Sehingga, kata dia pelayanan yang akan diterapkan antaranya lain adalah terkait pelayanan publik berupa tempat pelayanan pembuatan Pasport, BPJS, dan administrasi pelayanan kependudukan yang di kelola Dukcapil.
"Bertahap lah, yang paling penting sekarang adalah kita mulai kesiapan infrastrukturnya dan komitmen kita sebagai pemerintah kabupaten," tandasnya (**)
Post a Comment