Plototi Kejanggalan Realisasi DD, Warga Jero Gunung Lotim Tuntut Kades Mundur
LOMBOK TIMUR Nusrapost.com -- Ratusan warga Desa Jero Gunung Kecamatan Sakra Barat Lombok Timur, menggelar aksi demonstrasi didepan kantor desa setempat Rabu (2/2/2022).
Aksi yang dimotori oleh para pemuda tersebut dilakukan atas dasar temuan tentang banyaknya dugaan penyelewengan dana desa yang jumlahnya sekitar ratusan juta. Oleh karena itu, masa menuntut agar kepala desa mundur dari jabatan dan bertanggung jawab secara hukum yang berlaku.
Dalam orasinya Koordinator Aksi Zamharun menyebutkan, pengalokasian dana desa yang diperuntukkan bagi masyarakat telah disalah gunakan oleh kepala desa dan di kelola secara (semele-mele/semau-maunya).
"Kurang ajar. Sangat kurang ajar. Hak-hak rakyat. Hak-hak masyarakat dirampas semua," ungkapnya.
Ia menyebutkan, dalam rekapan temuannya mengenai kejanggalan peruntukan dana desa pihaknya menyorot beberap poin seperti anggaran dana Covid - 19 yang nilainya sekitar 76 juta tetapi yang dikerjakan hanya pengadaan masker dan pembuatan kalender.
Kemudian anggaran dana yang diperuntukkan untuk penyertaan Modal Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang seharusnya 100 juta tetapi yang masuk ke rekeningnya hanya 30 juta sedangkan sisanya yang 70 juta dikemanakan.?
Adapun anggaran untuk karang taruna yang dijanjikan pada pemuda sejak bulan maret 2021 tidak kunjung realisasi padahal dalam laporan realisasi anggaran sudah jelas.
Tidak hanya itu, masa juga menyorot pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang telah dianggarkan dan telah dikerjakan tahun 2020 tapi masih di anggarkan pada tahun 2021 namun itu tidak pernah terealisasikan.
"Kalau satu rumah 15 juta dikali empat maka totalnya 60 juta,"terangnya.
Persoalan lain yang tidak luput dari sorotan lanjut Zam mengenai honorium yang awalnya akan diterima 6 juta tapi diberikan hanya 2 juta dan sisanya yang 4 juta dikemanankan dengan alasan kepala desa khilaf tetapi berjanji akan digantinya.
Masalah Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi Bayi, Balita yang dalam sekali posyandu adalah 10 ribu tetapi yang diberikan hanya 4 ribu. Kemudian untuk Ibu Hamil sebenarnya dalam anggrannya pada sekali posyandu diberikan 50 ribu namun yang terjadi mereka hanya diberikan 20 ribu dan parahnya lagi pada bulan November 2021 anggaran itu tidak dicairkan.
"Anggaran PMT sekitar 25 juta masuk ke kades,"jelasnya.
Untuk pelaksanaan Musrenbangdes sambung Zam, yang juga dalam hal itu masuk dalam tim penyusun RKPDes. Nominal anggaran sekitar 8 juta tetapi tidak pernah diberikan. Begitu juga untuk alat-alat kesehatan di polindes dan pengadaan sumur bor bagi masyarakat yang tidak sesuai dengan fakta di lapangan.
"Secara aturan Sumur Bor itu, harusnya ditempatkan di tempat umum misal disekolah masjid, atau di kuburan tetapi sekarang ditaruh di tanah milik kepala desa," ujarnya.
Setelah lama berorasi perwakilan masa kemudian diterima oleh kepala desa dan BPD untuk berdiskusi di ruangan kades yang difailitasi pihak keamanan tetapi karena tidak memiliki titik temu akhirnya perwakilan tersebut meminta kepala desa keluar menemui masyarakatnya.
Didepan masa Kepala Desa Jero Gunung Amrullah menolak untuk mengundurkan diri dan terkait persoalan yang menjadi tuntutan warga pihaknya akan segera melayangkan surat ke insfektorat daerah untuk di lakukan audit khusus.
"Kalau masalah mundur, saya tidak mau mundur dari jabatan saya, dan saya akan minta Inspektorat Lombok Timur untuk turun mengaudit saya, bahkan saya akan mengirim surat ke inspektorat," katanya.(np)
Post a Comment