Bulog Lotim Distribusikan Jutaan Kg Beras Bantuan PPKM 2021
LOMBOK TIMUR NTB Nusrapost.com -- Menindaklanjuti Intruksi Presiden Republik Indonesia mengenai beras bantuan dimasa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Badan Urusan Logistik (Bulog) cabang Lombok Timur mulai mendistribusikan Jutaan kg Beras bagi masyarakat yang terdampak covid-19 Senin (26/7).
Kepala Cabang Badan Urusan Logistik (Bulog) Lombok Timur Hanafi menyebutkan, jumlah beras yang akan didistribusikan sejumlah 1.531.290 kg, diperuntukkan bagi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdiri dari unsur PKH 95.651 dan penerima Bantuan Sosial Tunai (BST) sejumlah 57.478. Sehingga total untuk seluruhnya sebanyak 153.129 orang.
"Masing-masing KPM akan diberikan 10 kg Beras dan masuk kategori Medium,"sebutnya.
Ia mengatakan, Beras yang disalurkan tersebut diperolehnya dari petani yang ada di Lombok Timur melalui kontraktor mitra kerja Bulog pada saat puncak musim panen kemarin yang masuk sebagai beras cadangan pemerintah. Beras tersebutlah yang digunakan untuk membantu masyarakat di tengah PPKM.
Dalam eksekusi penyakuran, pihaknya hanya memberikan beras tidak ada yang lain, sebab berkaitan dengan PPKM ditengah situasi covid-19 yang sifatnya darurat dan tidak berlaku setiap bulan. Adapun dalam pendistribusiannya diberikan kepada seluruh kecamatan dan desa yang ada di Lombok Timur.
Sehingga Hari ini akan didisribusikan bagi 6 kecamatan yakni Kecamatan Montong Gading, Terara, Sambalia, Aikmel, Sakra, Sakra Barat. Mengenai metode penyaluran, Ia mengaku hanya akan mendistribusikan sampai pintu gudang bulog selanjutnya akan diteruskan oleh PT DNR yang telah ditunjuk oleh pemerintah pusat untuk didistribusikan bagi seluruh Desa yang ada.
"Jadi tugas bulog, menyiapkan stok sampai dipintu gudang dan naik ketruck. Setelah itu, menjadi tanggungjawab PT DNR untuk mendistribusikan sampai KPM,"ujarnya.
Berkaitan dengan anggaran dan biaya yang digelontorkan, Ia mengaku hanya menjalankan perintah untuk mengeluarkan, mengingat beras tersebut adalah milik pemerintah dan menjadi kewenangan pemerintah.
Sementara itu, Sampai berita ini di naikkan mengenai teknis pendistribusian pihak PT DNR masih belum bisa memberikan tanggapan. (np)
Post a Comment