Bupati Lotim Diminta Hati-hati Tetapkan Bumdes Jadi Supplier BPNT.
LOMBOK TIMUR NTB Nusrapost.com - Adanya surat himbauan yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam memberikan kewenangan pada Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) untuk dijadikan penyaluran dalam Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau yang berganti nama Bantuan Program Pangan (BPS). Mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan terutama sekali Asosiasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lombok Timur.
"Ini kalau dipaksakan cukup berbahaya juga dan bupati harus lebih berhati-hati untuk memutuskan kebijakan Bumdes yang dijadikan suplier,"Sebut H.Pahrurrozi Ketua Asosiasi UMKM Lombok Timur saat menggelar rapat koordinasi dengan para agen di lesehan sehati Rabu (6/1).
Hasil penelusurannya, Bumdes yang telah di berikan penyertaan modal dari Dana Desa (DD) ternyata, banyak yang bergerak di bidang simpan pinjam. Akibatnya hanya pinjaman saja yang menonjol sementara simpanannya tidak ada dan banyak juga yang tidak dikembalikan oleh masyarakat.
Oleh sebab itu, pihaknya meminta pada pemerintah daerah dalam hal ini bupati agar lebih berhati-hati mengingat program ini bersumber dari pemerintah pusat yang tentu regulasinyapun telah ditentukan.
"Kita didaerah baik provinsi dan kabupaten hanya sifatnya mengawasi, memonitoring, mengevaluasi program ini,"tegasnya.
Mengenai kebijakan bupati itu lanjut Pahrurozi, sampai dengan saat ini pihaknya belum melihat secara resmi terusan surat himbauan yang dikeluarkan, terutama dalam bentuk instruksi mengenai penunjukan semua Bumdes sebagai Supplier. Hanya saja surat yang dikeluarkannya masih dalam bentuk himbauan.
Berbeda terbalik dengan apa yang kini terjadi dilapangan. Himbauan itulah yang banyak digunakan pemerintah desa menjadi dasar memanfaatkan bumdesnya untuk dijadikan supplier, padahal secara regulasi instruksi tersebut belum dikeluarkan.
Kalaupun ada instruksi tentang keberadaan Bumdes yang kini tengah didorong menjadi supplier, pihaknya akan tetap mendorong kebijakan bupati dan akan ikut memback-up nya. Tetapi sampai sekarang pihaknya masih belum dilibatkan oleh pemerintah daerah, terutama dalam mendiskusikan, seperti apa sistem yang sebenarnya dibangun apabila hal itu terealisasikan.
Lebih jauh dikatakan, Kalau rata-rata kwalitas dalam pengelolaannya sehat, Ia sebagai UMKM tentunya bisa sebagai mitra kerja dari beberapa Bumdes yang ditunjuk.
Cuma saat ini, 20 Bumdes yang telah ditunjuk dan di coba untuk memulai masih terkendala dengan perjanjian kerjasama antara agen-agen E-Warung dan kesulitan untuk bisa masuk. Itu dinilianya dari hasil serapannya dilapangan dan ternyata bukan Bumdesnya yang mau penyediaan, justru kepala desanya yang ramai-ramai mau sebagai suplier.
"Inikan salah sekali, kalau dilanjutkan,"Sebutnya
Sebagai Asosiasi Ia berharap agar para agen E-warung diberikan kebijakan dan kelonggaran dengan membiarkan program tersebut berjalan sesuai regulasi yang ada tanpa ada intervensi baik dari bupati maupun dari yang lain. (np)
Post a Comment