FJLT Bedah Data dan Kebijakan 30 Tahun Otonomi Daerah, Lombok Timur Prestasi Nyata atau Sekadar Retorika
Nusrapost.com -- Tiga dekade otonomi daerah di Lombok Timur sudah cukup panjang untuk ditimbang: Apakah hasilnya nyata di lapangan, atau hanya berhenti di panggung retorika? Pertanyaan itu jadi benang merah diskusi Pojok Jurnalis Forum Jurnalis Lombok Timur (FJLT) bertajuk _“30 Tahun Otonomi Daerah Lombok Timur, Refleksi: Prestasi atau Sekedar Retorika”_ di Rumah BUMN, Jumat (8/05/2026)
Forum ini menghadirkan tiga narasumber kunci: Sekda Lombok Timur DR. Muhammad Juaini Taopik, M.AP, Kabag data pada BPS Lombok Timur Zainul Irfan, dan Pengamat Ekonomi Lalu Muhammad Kabul. Mereka membedah perjalanan otonomi dari sisi kebijakan, data, dan dinamika ekonomi daerah.
Sekda Juaini membuka dengan refleksi filosofis. Menurutnya, otonomi daerah bukan sekadar pelimpahan hak, melainkan kewajiban untuk mengurus dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Jika kembali kepada esensi tujuan otonomi daerah, tujuannya mempercepat kesejahteraan masyarakat, memberikan pelayanan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengembangkan potensi lokal. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus. Hari ini kita perlu identifikasi porsi mengurusnya, bukan hanya mengatur,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi program pusat dan daerah. Strategi linierisasi ini, katanya, adalah wujud nyata otonomi yang efektif. Juaini juga mengingatkan bahwa kekuasaan tertinggi ada di Presiden, yang kemudian melimpahkan kewenangan ke kementerian, gubernur, hingga daerah.
“Tema hari ini strateginya sinkronisasi. Linieritas program pusat dan daerah itulah wujud dari otonomi daerah. Bukan sekadar hak, tapi kewajiban yang tujuannya sama: meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Juaini juga menyinggung peran data. Ia mengapresiasi BPS sebagai lembaga yang mencatat kondisi riil, baik yang baik maupun yang buruk.
“Statistik ini dua-duanya. Kalau kondisinya bagus kita catat bagus, kalau buruk kita catat juga,” ujarnya.
Kabag Data BPS Lombok Timur Zainul Irfan memaparkan data 5 tahun terakhir 2020-2024 sebagai bahan refleksi objektif. Ia menegaskan BPS bekerja berdasarkan metodologi standar dan survei lapangan, bukan asumsi.
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
IPM Lombok Timur terus meningkat dari tahun 2020: 68,90%, 2021: 69,83%, 2022: 70,65 %, 2023: 71,48, da 2024: 72,35
Sejak 2024, IPM Lotim sudah masuk kategori tinggi.
Untuk Pertumbuhan Ekonomi Pertumbuhan ekonomi fluktuatif sejak tahun 2021: 3,12%, 2022: 3,18%, 2023: 4,31%, 2024: turun, dan 2025: naik ke 4,93%
Untuk angka kemiskinan juga fluktuatif namun menunjukkan tren penurunan dalam 2 tahun terakhir yakni tahun 2021: 15,38%, 2022: 15,14%, 2023: 15,63%, 2024: 14,51%, dan 2025: 13,63%.
Untuk tingkat pengangguran bergerak di kisaran 1,51% - 2,82% dalam 5 tahun terakhir dengan rincian tahun 2021: 2,79%, 2022: 1,51%, 2023: 2,47%, 2024: 2,53%, dan 2025: 2,82%.
“Bisa disimpulkan, 2 tahun terakhir dari sisi data, perkembangan Lombok Timur sudah sangat baik. Ini bisa jadi masukan agar dipertahankan dan ditingkatkan,” kata Irfan.
Ia juga mengumumkan agenda besar BPS tahun ini: Sensus Ekonomi 2026. Sensus ini dilaksanakan 10 tahun sekali, terakhir 2016. Pelaksanaan di Lotim berlangsung 31 Mei hingga 31 Agustus 2026. BPS merekrut 1.339 petugas sensus ekonomi, pendaftaran dibuka 8-12 Mei 2026.
“Sensus ekonomi bertujuan memotret kondisi ekonomi seluruh Indonesia secara komprehensif, termasuk seluruh usaha kecuali usaha terlarang seperti narkoba dan prostitusi,” jelasnya.
Sementara itu, Pengamat Ekonomi Lalu Muhammad Kabul menyoroti pentingnya keselarasan program nasional dan daerah. Ia mencontohkan program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi agenda kampanye Prabowo-Gibran saat itu, dan mempertanyakan sejauh mana program pusat bisa nyambung dengan kebutuhan daerah.
“Yang terjadi sekarang lebih banyak pakar bicara berdasarkan selera dan kepentingan, sehingga kepakaran jadi mati. Padahal kalau program itu linier, patut kita dukung bersama,” ujarnya.
Ia menekankan, otonomi daerah akan bermakna jika program pusat dan daerah saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Diskusi FJLT ini menegaskan satu hal, yakni otonomi daerah Lotim sudah menghasilkan kemajuan yang terukur, terutama pada IPM, kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi dalam 2 tahun terakhir. Namun tantangan tetap ada, terutama menjaga konsistensi kebijakan dan memastikan program pusat-daerah tidak berjalan sendiri.
Dengan Sensus Ekonomi 2026 di depan mata, Lombok Timur punya kesempatan memotret ulang potensinya secara komprehensif.
Post a Comment