FKKD Lotim Sayangkan Sikap Pemilik Dapur MBG Yang Enggan Libatkan Desa

Penulis : nusrapost.com September 16, 2025 0

Khaerul Ihsan Ketua FKKD Lombok Timur 

Nusrapost.com -- Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur menyayangkan sikap para pemilik Dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai enggan melibatkan desa dalam pelaksanaan program tersebut. Padahal, program yang dicanangkan oleh Pemerintah Republik Indonesia ini diharapkan bisa memberikan dampak positif langsung kepada masyarakat di tingkat desa.

Ketua FKKD Lombok Timur Khaerul Ihsan, mengungkapkan bahwa sejak awal kehadiran dapur MBG di berbagai wilayah, khususnya desa, dianggapnya, sebagai angin segar yang bisa mendongkrak roda perekonomian masyarakat desa dan menyerap tenaga kerja lokal. Namun kenyataannya, hingga kini manfaat program tersebut belum dirasakan secara signifikan oleh sebagian besar masyarakat desa.

“Selama ini banyak kepala desa yang mengeluhkan dan mengadukan persoalan terkait keberadaan dapur MBG di wilayah mereka. Pemilik dapur sama sekali tidak melakukan komunikasi atau koordinasi dengan pemerintah desa,” ujar Khaerul.

Menurutnya, keterlibatan pemerintah desa dalam program ini sangat penting. Terlebih dapur MBG merupakan program pelayanan publik, yang seharusnya selaras dengan peran pemerintah desa sebagai garda terdepan yang paling memahami kondisi wilayah dan karakter masyarakat setempat.

“Harusnya ada koordinasi. Pemerintah desa itu vital. Siapa pun yang menjalankan usaha di desa, apalagi usaha publik seperti dapur MBG, wajib hukumnya menjalin komunikasi dengan pemerintah desa,” tegasnya.

Selain itu, Khaerul Ikhan menyebutkan, poin penting yang perlu segera diperhatikan oleh pengelola dapur MBG adalah soal memberdayakan masyarakat lokal, terutama dalam hal perekrutan tenaga kerja serta keterlibatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) ataupun Koperasi Merah Putih desa sebagai pemasok bahan baku untuk keperluan dapur MBG.

“Keberadaan Kopdes Merah Putih atau BUMDes jangan sampai hanya jadi penonton di wilayah sendiri. Ini sangat kami sayangkan. Seharusnya ada kolaborasi agar terwujud solusi yang saling menguntungkan,” katanya.

Dari itu, Ia juga mengingatkan, jika ke depan para pengelola dapur MBG tetap mengabaikan peran dan keberadaan pemerintah desa, maka pihaknya siap menempuh langkah lebih lanjut, termasuk melibatkan Pemerintah Daerah dan tidak menutup kemungkinan akan melakukan aksi penolakan.

“Kami harap pemilik dapur MBG tidak menyepelekan hal ini. Jika komunikasi dan koordinasi tetap tidak dilakukan, jangan salahkan kami jika kepala desa dan forum melakukan gerakan-gerakan yang lebih tegas,” tutupnya. (*)