Wabup Lotim : Pentingnya Sinergi Antara Pemkab & Desa Guna Mengatasi Berbagai Persoalan, Termasuk Regulasi Terkait Apbdes

Penulis : nusrapost.com May 27, 2025 0

Nusrapost.com -- Wakil Bupati Lombok Timur H. Moh. Edwin Hadiwijaya membuka acara sosialisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Opsen PKB, Opsen BBNKB, serta implementasi Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Baca Juga :Terseret Arus Banjir Bandang Warga Sumbawa Ditemukan Tak Bernyawa

Acara yang berlangsung Selasa (27/5) di aula Kantor Camat Suralaga tersebut dimaksudkan pula menyosialisasikan integrasi aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPDAH) dengan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diharapkan dapat menjadi solusi dalam optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi pelayanan.

Wakil Bupati Edwin menyampaikan bahwa pemerintah daerah dan desa menghadapi berbagai tantangan, terutama setelah perubahan pemerintahan dan banyaknya program dari pusat. Salah satu kendala utama adalah ketatnya pengawasan dana desa yang seringkali mengganggu proses belanja anggaran di tingkat desa.

Dari itu ia, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah kabupaten dan desa untuk mengatasi berbagai persoalan, termasuk regulasi terkait APBDes. "Kita bisa bersama-sama, meski kondisi kita berbeda. Visi SMART Lotim kini telah disesuaikan menjadi delapan poin untuk menyelaraskan dengan program pusat dan provinsi," jelasnya.

Baca Juga :Pihak RSUD Soedjono Selong, Belum Kembalikan Uang Jaminan Milik Keluarga Pasien Meninggal Dunia

Sistem terintegrasi ini diharapkan dapat memudahkan pembayaran berbagai jenis pajak, termasuk pajak kendaraan bermotor, makan, dan minum. "Sekarang ini beragam cara membayar pajak, tetapi dengan sistem ini insya Allah sistem kita semua sama," ujarnya optimis.

Ke depannya, sistem ini juga akan melibatkan Inspektorat, sehingga memudahkan proses pengawasan dan audit. Jika sistem ini terbangun, masyarakat di desa tidak perlu lagi bepergian ke kabupaten untuk urusan administrasi pajak. Proses akan menjadi lebih efisien, meminimalkan tatap muka, dan desa tidak lagi dibebani tugas administrasi berlebihan.

Wabup juga berharap adanya lebih banyak rekening penampungan daerah agar masyarakat bisa membayar pajak tidak hanya melalui Bank NTB saja. "Pemerintah desa yang membayarkan itu melalui sistem online," tambahnya.

Baca Juga :RKPDes 2025 Desa Loyok Ditetapkan, Transparansi Anggaran & Efektivitas Program Jadi Pembahasan Utama

Dengan berbagai upaya integrasi sistem dan inovasi digital ini, diharapkan Lombok Timur dapat meningkatkan efisiensi administrasi, optimalisasi pendapatan daerah, serta memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan transparan kepada masyarakat.

Camat Suralaga Nurhillal menyambut baik program integrasi tersebut dan berharap, segala kemudahan dan inovasi itu dapat segera terealisasi dan diterapkan secara menyeluruh, mulai dari tingkat desa hingga kabupaten. "Mudah-mudahan ke depan bisa dilaksanakan dari tingkat paling bawah sampai paling atas," pungkasnya. (*)