PAD Lotim Tahun 2024 Meningkat Dibanding Tahun Sebelumnya
Nusrapost.com -- Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lombok Timur
tahun 2024 meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya 58,94% menjadi
80,47%. Tahun 2024 tercatat PAD Lombok Timur berhasil terkumpul Rp.
487,740 miliar sementara tahun 2023 PAD ada di angka Rp. 386,034 miliar.
Hal tersebut tidak terlepas dari berbagai upaya yang
dilakukan seperti evaluasi per-triwulan dan perbaikan data base pajak daerah,
termasuk optimalisasi SDM. Di samping itu meningkatkan pelaksanaan
elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah baik transaksi belanja maupun
pendapatan, menjadi upaya yang berkontribusi positif. Ini dapat dilihat dari
realisasi elektronifikasi pajak daerah per-31 Desember 2024. 74,18% pajak
daerah masuk melalui kanal digital, 19,46% semi digital, dan hanya 6,36% secara
tunai.
Lombok Timur juga meraih penghargaan dari Menko Bidang
Perekonomian dalam implementasi percepatan dan perluasan digitalisasi daerah
sebagai terbaik ke-3 wilayah Nusatenggara dan Papua (Nusampua).
Hal itu diungkapkan Pj. Bupati Lombok Timur H. Muhammad
Juaini Taofik pada Evaluasi Kinerja (Evkin) Triwulan I ( Oktober- Desember
2024) Periode II yang berlangsung Selasa, (14/01) di gedung
Inspektorat Jenderal Kemendagri Jakarta.
Dijelaskan, beberapa waktu lalu Pemda Lombok Timur juga
telah meluncurkan Sistem Informasi Perpajakan Daerah (SIPDAH) guna mempermudah
masyarakat menunaikan kewajiban perpajakan daerah. Aplikasi ini juga mendukung
transparansi, efisiensi, dan kenyamanan dalam pelaporan dan pembayaran pajak
daerah.
Diharapkan keberadaan SIPDAH dapat meningkatkan partisipasi
masyarakat membayar pajak tepat waktu, sekaligus memperkuat pajak daerah
sebagai salah satu instrumen pembangunan dan pelayanan publik yang lebih baik.
Dalam kesempatan tersebut, disampaikan pula upaya
perbaikan dilakukan terhadap pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Pada tahun 2024, hanya tersisa satu BUMD yang belum maksimal dan harus
ditingkatkan pengelolaanya, yaitu PT. Energi Selaparang.
Untuk itu akan dilakukan evaluasi tindak lanjut terhadap
hutang piutang macet, mengembangkan usaha produktif yang dapat mendatangkan
keuntungan bagi perusahaan PT. Energi Selaparang, dan melaksanakan monitoring
capaian pelaksanaan RKAP tahun buku 2025.
Sebelumnya, telah dilakukan peningkatan usaha pelayanan
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan( SPBN) dan Stasiun Pwngisian Bahan Bakar
Umum Nelayan (SPBUN), monitoring tidak lanjut termasuk rekapitulasi hutang
piutang macet.
Selain itu, di aspek pelayanan Air Bersih (SPAM Pantai
selatan) terdapat 3865 sambungan rumah (SR) atau (77,3%) kepada5860 Jiwa
(23,44 %) di kecamatan Jerowaru, termasuk pula pemberian iuran jaminan sosial
ketenagakerjaan kepada pekerja rentan yaitu petani tembakau.
Adanya pusat pelayanan usaha terpadu (PLUT), papar Pj.
Bupati, diharapkan sebagai rumah UMKM untuk peningkatan kualitas dan daya saing
produk UMKM. Pemerintah juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi penerapan
Integrasi Layanan Primer (ILP) di seluruh Puskesmas, disamping menambah 4
jenis layanan dengan SOP terintegrasi di MPP.
Sementara itu, 15 narasumber Evkin dari Kemendagri RI
menilai, capaian yang disampaikan Pj. Bupati Lombok Timur mengalami
peningkatan. Beberapa program dan inovasi lainnya terutama soal pengelolaan
BUMD, stunting, inflasi bisa lebih ditingkatkan dan di masa akan datang.
Pj. Bupati Lombok Timur H.Muhammad Juaini Taofik, usai
evaluasi kinerja mengungkapkan, apa yang disampaikan dalam bentuk capaian
kinerja di hadapan evaluator Kemendagri RI, mulai dari Evkin triwulan I
hingga terakhir, semuanya hasil tim kerja, sinergi, kolaborasi yang kuat selama
ini khususnya organisasi perangkat daerah (OPD)dan komponen lainnya.
"Kita sudah sampaikan capaian kerja, ini semua hasil
bersama dengan rekan kerja mulai dari pimpinan OPD, jajaran staf dan didukung
penuh oleh masyarakat Lombok Timur.Terima kasih atas capaian dan pengabdian
selama ini," ucapnya.
Turut mendampingi Pj. Bupati Lombok Timur dalam evaluasi
kinerja tersebut, Plt. Inspektur pada Inspektorat Daerah Hambali, Asisten III
Bidang Administrasi Umum dr.Hj. Syofiati Jamila, Kepala Bappeda M.Zaidar Rahman
dan pimpinan OPD terkait lainnya. (*)
Post a Comment