Kasus Chrome Book Dikbud Lotim, Masih Tahap Pemeriksaan

Penulis : nusrapost.com January 23, 2025 0

Kasi Intel Kejari Lotim Kasus Bayu Pinarta bersama beberapa pegawai Kejaksaan Negeri Lombok Timur 

Nusrapost.com — Kasus pengadaan chrome book yang terjadi di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lombok Timur, yang diduga merugikan keuangan negara hingga sekitar 30 miliar rupiah, masih berlanjut. Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap pemeriksaan terhadap berbagai pihak yang terkait.

Kasi Intel Kejaksaan Negeri (Kejari) Selong, Lombok Timur, Bayu Pinarta, pada Rabu (22/1/2025) mengungkapkan bahwa tim penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah pihak terkait. Namun, ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut belum dapat dipublikasikan.

Baca Juga :Diduga Akibat Nasi Bungkus, Belasan Warga Prabarda Lombok Tengah Keracunan

"Terkait dengan kasus chrome book di Dikbud Lombok Timur, saat ini dari tim penyidik masih tetap lakukan pemeriksaan," ujar Bayu Pinarta.

Lebih lanjut, Bayu menjelaskan bahwa pihaknya belum bisa membocorkan informasi lebih lanjut terkait hasil pemeriksaan, termasuk siapa saja yang telah diperiksa dan seberapa banyak jumlah yang telah dimintai keterangan. Hal ini dilakukan mengingat kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Baca Juga :Kampung Rawan Narkoba Lombok Tengah Di Gerebek, 25 Orang Terduga Diamankan

"Jika ada perkembangan, pasti kami akan infokan kembali," katanya, menambahkan bahwa publik harus bersabar menunggu kelanjutan kasus ini.

Dalam proses pemeriksaan ini, Kejaksaan Negeri Lombok Timur telah memanggil sejumlah pejabat penting di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, termasuk kepala dinas (Kadis) dan beberapa pihak lainnya yang diduga terlibat.

Baca Juga :Penemuan Tengkorak Manusia Gegerkan Warga Pringgabaya Lotim

"Kalau kemarin ada kadis dan beberapa pihak yang sudah dipanggil," jelas Bayu. Ia meminta agar semua pihak sabar dan memberi waktu bagi pihak kejaksaan untuk menyelesaikan proses penyelidikan ini secara menyeluruh.

Dengan anggaran yang diduga mencapai 30 miliar rupiah, kasus ini menarik perhatian publik karena potensi kerugian negara yang cukup besar. Kejaksaan Negeri Selong terus bekerja untuk mengungkapkan fakta-fakta lebih lanjut terkait masalah ini dan memastikan adanya transparansi dalam penanganannya.(Np)