Tekan Error Data Kemiskinan, Dinsos Lombok Timur Minta Pemerintah Desa Lebih Proaktif

Saepudin Pengelola DTSEN Dinas Sosial Lombok Timur (Kiri) bersama dengan Dedi Kurniawan ST Kabid Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Lotim  

Nusrapost.com -- Selama ini, sengkarut data kemiskinan di Indonesia kerap menjadi batu sandungan dalam ketepatan sasaran program bantuan pemerintah. Guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah meluncurkan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) sejak Mei 2025 lalu. Langkah besar ini diambil untuk menyinkronkan data yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga.

 

Pengelola DTSEN Dinas Sosial Lombok Timur, Saepudin, menjelaskan bahwa DTSEN lahir dari perpaduan tiga basis data besar nasional, yaitu, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) milik Kementerian Sosial. Data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) milik Badan Pusat Statistik (BPS) dan Data dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

 

"Sebelumnya, banyak lembaga memegang datanya masing-masing sehingga tidak sinkron dan setiap tahun selalu berbeda. Kondisi ini membuat program pengentasan kemiskinan menjadi tidak relevan dengan visi dan misi yang diharapkan Presiden. Oleh karena itu, BPS dipanggil untuk menyatukan tiga data besar tersebut menjadi DTSEN," Terangnya Rabu (1/7/2026.

 

Meskipun tiga data besar telah dipadankan, Saepudin tidak menampik bahwa di lapangan masih ditemukan kesalahan data, baik berupa inclusion error (orang mampu yang masuk ketegori miskin) maupun exclusion error (orang miskin yang justru tidak terdata). Sehingga untuk menyempurnakan data ini, Pemerintah Daerah kini diwajibkan melakukan verifikasi dan validasi secara kontinu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2025 terkait DTSEN.

 

"Kami di Dinas Sosial membantu BPS dalam melakukan pemutakhiran data melalui proses pengisian (entry). Sedangkan untuk penentuan atau pemeringkatan masyarakat masuk ke desil (tingkat kesejahteraan) mana, itu sepenuhnya ranah BPS. Karena BPS yang memiliki formula perhitungannya," jelasnya.

 

Untuk menunjang penyempurnaan data ini lanjut Saepudin. Saat ini, setiap desa dan kelurahan di Lombok Timur telah memiliki operator SIKS-NG (Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation) yang bertugas membenahi data secara berkala.

 

“Pemutahiran data warga meninggal, pindah, dll di tingkat desa ini dilakukan Operator mulai dari tanggal 1 hingga 14 setiap bulannya. Ini rutin dilakukan,”katanya.

 

Sementara itu, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinsos Lotim Dedi Kurniawan ST membeberkan, salah satu kendala terbesar dalam akurasi data ini adalah kesadaran administrasi kependudukan (adminduk). Misalnya, jika ada warga yang meninggal dunia namun pihak keluarga tidak mengurus akta kematian atau melaporkannya ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), maka otomatis nama yang bersangkutan akan tetap tercatat aktif di DTSEN.

 

“Ini masih menjadi kendala di lapangan,”katanya.

 

Namun untuk meminimalisir itu, Pihaknya mengoptimalkan seluruh SDM yang ada di lapangan, termasuk meminta Pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) untuk aktif melakukan pemantauan di lapangan.

 

"Kami sangat berharap pemerintah desa bisa lebih proaktif melakukan perbaikan data secara total. Kerja sama yang baik dari tingkat desa hingga pusat adalah kunci agar DTSEN ini benar-benar akurat dan program pengentasan kemiskinan tepat sasaran," pungkas Dedi.