Komisi IV DPRD Lotim Soroti Perencanaan Proyek Multiyears
Nusrapost.com -- Perencanaan proyek pembangunan dan peningkatan jalan melalui skema tahun jamak/multiyears di Kabupaten Lombok Timur mendapat sorotan dari Komisi IV Dewan Perwakilan Rakayat Daerah (DPRD) Lombok Timur.
Wakil Ketua Komisi IV DPRD Lombok Timur, Ahmad Amrullah, ST., MT., menilai adanya ketidaksesuaian antara perencanaan di atas kertas dengan realitas kebutuhan dan kondisi di lapangan.
Menurut Amrullah, berdasarkan paparan dari Kepala Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur, perencanaan jalan kabupaten di Lombok Timur disesuaikan dengan regulasi yang menempatkannya pada kelas C. Secara teknis, standar maksimal beban kendaraan untuk jalan kelas ini hanya berkisar di angka 5 ton. Namun, politisi dari Partai PDIP, ini membeberkan fakta bahwa kendaraan yang melintasi jalur-jalur tersebut setiap harinya justru jauh melebihi kapasitas standar.
"Kenyataan di lapangan, jalan-jalan kita itu dilalui kendaraan dengan beban melebihi 8 ton. Ini yang menjadi masalah. Di perencanaan Binamarga standarnya tipe C, tapi kendaraan yang lewat tiap hari di atas 8 ton. Ini yang akan kita benahi bersama nanti, dan saya akan pertajam di Komisi IV," tegasnya Rabu (17/6/2026).
Selain masalah kapasitas beban jalan, Amrullah juga mengkritisi indikator yang digunakan dinas terkait dalam menentukan titik-titik pengerjaan. Ia menyayangkan adanya kesan tebang pilih, di mana jalan yang kondisinya masih layak justru mendapatkan pengaspalan ulang/hotmix, sementara jalur yang rusak parah malah terlewatkan.
Ia mencontohkan proyek jalan jalur Paok Motong menuju Padamara, Setelah sempat terhenti pengerjaannya sampai jembatan, proyek itu, tiba-tiba dilanjutkan dengan memutar ke arah Dasan Lekong. Padahal, menurutnya, kondisi jalan menuju Dasan Lekong saat itu masih relatif bagus dan masyarakat masih memiliki akses alternatif via jalan utama menuju Masbagik.
"Sebaliknya, jalan dari Tugu Padamara menuju Rumbuk yang notabene kondisinya rusak parah justru dilompati. Seharusnya yang dikerjakan itu yang menuju Rumbuk. Dari mana mereka mengambil indikator perencanaan seperti itu?" tanyanya.
Amrullah mengakui bahwa sebelumnya memang sudah ada rapat koordinasi yang menggambarkan peta umum titik pengerjaan. Namun, dalam perjalanannya, ia menilai eksekusi di lapangan tidak mengacu pada prioritas yang mendesak.
"Tujuan pemerintah daerah sebenarnya sangat baik untuk percepatan infrastruktur melalui multiyears ini. Cuma sekarang, perencanaan mana yang benar-benar prioritas dan mana yang tidak, itu yang harus diperjelas. Sampai saat ini kami belum melihat dokumen detail perencanaannya, makanya kita panggil untuk mempertegas semuanya," imbuhnya.
Menyikapi keterbatasan anggaran daerah, pria berlatar belakang teknik ini memberikan solusi taktis kepada Dinas PUPR. Ia meminta agar anggaran untuk pembetonan rabat bahu jalan dipangkas dan dialihkan ke sektor yang lebih mendesak, seperti penguatan badan jalan utama.
"Bahu jalan ini merupakan minor item dari komponen jalan. Kalau anggaran terbatas, tidak usah dipaksakan untuk dirabat, mungkin bisa ditimbun dulu dengan tanah atau kerikil. Itu tidak terlalu mendesak. Justru yang urgent itu kualitas badan jalannya,"kata Amrullah.
Yang terpenting saat ini adalah bagaimana kualitas pengaspalan (hotmix) benar-benar prima, aman dilalui oleh warga, dan memiliki daya tahan lama. Jangan sampai anggaran habis untuk asesori jalan, namun badan jalan utamanya cepat rusak karena beban berlebih.
"Perencanaan itu tidak harus pakai bahu jalan (dirabat). Yang penting hotmix-nya bagus, aman, dan target kekuatan jalan selama 10 tahun yang direncanakan itu bisa tercapai," cetusnya.
Ia memastikan bahwa persoalan karut-marut perencanaan proyek jalan ini tidak akan berhenti di rapat gabungan saja, namun ia menemukan indikasi serupa di hampir seluruh kecamatan yang mendapatkan paket proyek multiyears. dengan spesifikasi tipe C tersebut.
"Ini baru gambaran umum. Besok akan kita bedah semuanya, kita pertajam lagi di Komisi IV. Kita suruh benahi semua perencanaannya agar uang rakyat yang digunakan dalam proyek multiyears ini benar-benar efektif dan tepat sasaran," pungkasnya.
Menanggapi itu, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Lombok Timur Achmad Dewanto menyebutkan, dalam pelaksanaan proyek Multiyears, perencanaan yang dilakukan sudah matang dan sudah dilakukan uji laboratorium sehingga kedepan pihaknya akan menyajikan data tersebut kepihak DPRD Lotim.
"Beberapa data-data, saya kira sudah ada semua, maksud saya, perencanaan kita sudah siap, kemudian uji laboratorium yang berkaitan dengan pelaksanaan juga sudah ada, jadi mungkin nanti kami tinggal menyajikan saja,"katanya.
Terkait dengan sentilan komisi IV DPRD Lotim soal ruas jalan Padamara-Rumbuk yang tidak dikerjakan, Dewanto mengatakan, bahwa ruas jalan tersebut tidak masuk dalam perda tahun jamak yang menyebabkannya tidak bisa dilakukan perbaikan.
"Memang ruas itu tidak masuk dalam perda tahun jamak. Kami kan tidak mungkin merubah apa yang sudah kita sepakati dalam bentuk perda nomer 3. Perda itu kan ruas per ruas sudah tertulis di sana dan itu kan pembahasan bersama dan kesepakatan antara eksekutif dan legislatif terhadap ruas-ruas yang akan dikerjakan. Kami tidak keluar dari itu,"katanya.
Lanjut dikatakan Dewanto, kalaupun ada misalnya Jalan yang memang butuh perbaikan, tetapi tidak masuk akan menjadi pemikiran kedepa.
"Pasti akan kami pikirkan, tapi kan tidak dalam mekanisme perda yang tidak disepakati, kalau dipaksakan untuk dikerjakan sekarang, kami akan menyalahi perda, dan itu tidak mungkin kami lakukan,"tutupnya.
Post a Comment