Forum Kades Lotim Pertanyakan Alokasi Bantuan Pangan Ke Bulog
Nusrapost.com -- Forum Komunikasi Kepala Desa (FKKD) Kabupaten Lombok Timur mendatangi Kantor Cabang Bulog Lombok Timur untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Kamis (18/6/2026).
Kedatangan para kepala desa ini bertujuan untuk mempertanyakan ketidakjelasan jadwal pendistribusian dan adanya kekosongan alokasi Bantuan Pangan Nasional di masyarakat.
Ketua FKKD Lombok Timur, Khaerul Ihsan, menyatakan bahwa pihak desa kerap menjadi sasaran pertanyaan masyarakat akibat distribusi bantuan pangan yang dinilai tidak tertib aturan dan terkesan rapel. Menurutnya, bantuan yang bersumber dari Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini menggunakan anggaran negara yang sangat besar, sehingga alurnya harus transparan dan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP).
"Coba bayangkan, kita sekarang ini menerima jatah bulan Februari dan Maret, tapi turunnya baru di bulan Juni. Nah, ke mana yang bulan Januari, terus April dan Mei? Padahal SOP-nya barang ini harus didrop setiap bulan berupa 10 kg beras dan 2 kg minyak goreng," katanya.
Ia membeberkan bahwa hingga pertengahan tahun 2026 ini, masyarakat baru menerima dua bulan alokasi (Februari dan Maret), sementara empat bulan lainnya (Januari, April, Mei, dan Juni) masih kosong tanpa kejelasan.
Masalah serupa disebutnya juga terjadi pada tahun anggaran 2025 lalu, di mana pendistribusian mandek setelah bulan Oktober dan menyisakan tanda tanya untuk alokasi November dan Desember.
Khaerul juga menyayangkan keterlambatan ini mengingat stok komoditas di gudang Bulog sebenarnya dalam kondisi surplus.
"Kalau Bulog setiap bulan sebenarnya siap saja, tidak ada masalah. Tapi SOP-nya yang kita persoalkan. Kenapa harus diberikan tiga bulan atau enam bulan sekali? Ada apa? Ini anggaran negara tahun jamak, jangan dimainkan," tegasnya, seraya membandingkan karut-marut ini dengan polemik program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang pernah terjadi.
Menanggapi tuntutan para kepala desa, Pimpinan Cabang Bulog Lombok Timur, Dindi Wida Pusparanti, menyampaikan apresiasi atas inisiatif FKKD Lotim untuk berdiskusi demi meluruskan kesimpangsiuran informasi di tingkat bawah.
Dindi membenarkan bahwa untuk tahun anggaran 2026, Bulog baru menyalurkan alokasi bantuan pangan untuk dua bulan, yaitu alokasi Februari dan Maret, yang baru bisa dieksekusi pada awal Juni ini. Keterlambatan realisasi tersebut disebabkan oleh kendala teknis imbas situasi global.
"Kami sampaikan beberapa kondisi yang ada, termasuk adanya sedikit kendala pada pengadaan kemasan plastik akibat kondisi internasional. Namun alhamdulillah, masalah itu sudah terpecahkan dan per awal Juni kami sudah mulai menyalurkan kembali secara reguler," jelas Dindi.
Terkait hilangnya alokasi bulan Januari, April, dan Mei yang dipertanyakan oleh forum kades, Dindi menegaskan bahwa pihak Bulog sama sekali tidak menerima perintah penyaluran untuk bulan-bulan tersebut dari pusat.
"Mengenai alokasi yang dianggap tidak ada itu, memang di kami (Bulog) tidak ada penugasannya. Kami di Bulog tidak memegang SOP rutin bulanan, melainkan murni berpedoman pada surat penugasan yang diterbitkan oleh Bapanas. Jadi, begitu surat penugasan terbit dari pusat menyebutkan alokasi untuk bulan apa, baru itu yang kami eksekusi," terangnya.
Pihak Bulog menyatakan sangat mendukung langkah FKKD Lombok Timur yang berencana membawa persoalan ini ke tingkat badan atau kementerian terkait demi memperjuangkan hak masyarakat agar menerima bantuan secara lebih rutin.
"Pada prinsipnya, Bulog tetap mendukung upaya-upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkas Dindi.(*)
Post a Comment