 |
| H Daeng Paelori Saat memberikan keterangan Rabu (7/10/2026) |
Nusrapost.com -- Tokoh masyarakat Lombok Timur, H. Daeng Paelori, angkat bicara menanggapi rencana pembangunan Jalan Bypass Lembar – Kayangan. Ia secara khusus mengingatkan pemerintah agar proyek bernilai triliunan rupiah tersebut dikerjakan secara sungguh-sungguh dan tidak sekadar menjadi komoditas wacana menjelang tahun politik.
"Masyarakat Lombok Timur sangat mendukung dan mengapresiasi rencana pembangunan infrastruktur ini. Keberadaan jalan bypass ini, jadi solusi efektif untuk mengurai kemacetan di jalur tengah sekaligus memperlancar arus ekonomi serta mobilisasi barang dan jasa,"katanya saat diundang menghadiri acara penyusunan dokumen Amdal jalan Bypass port-port Lembar-Kayangan di Hotel Syariah Lombok Timur Rabu (7/10/2026).
Daeng menekankan agar pemerintah belajar dari pengalamannya terkait proyek-proyek besar di masa lalu yang akhirnya batal terealisasi, seperti wacana pembangunan Jembatan Kayangan-Poto Tano.
"Kami berharap pemerintah sungguh-sungguh membangun ini. Dananya mahal, triliunan rupiah. Jangan sampai seperti proyek-proyek mercusuar dulu yang banyak kita dengar tapi pada akhirnya tidak jadi," tegasnya.
Sebelum eksekusi fisik dilaksanakan di lapangan, lanjut pria yang pernah menjabat sebagai DPRD Lotim itu, Ia mendesak pemerintah untuk memastikan proses pembebasan tanah dan bangunan warga diselesaikan terlebih dahulu melalui prinsip ganti untung. sehingga Ia meminta tim penilai independen (appraisal) dan pemerintah tidak membeda-bedakan nilai ganti rugi tanah warga hanya karena kelengkapan administrasi seperti belum adanya sertifikat resmi atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
"Jangan gara-gara rakyat belum punya sertifikat atau IMB lantas nilai pembayarannya dibedakan sepihak. Kebanyakan tanah di pinggir jalan itu posisinya strategis. Penilaian harus adil, berpatokan pada kondisi fisik bangunan dan disepakati bersama masyarakat," ujarnya.
Terkait teknis penataan jalur Ia memberikan perhatian khusus pada keberadaan sarana umum yang rawan terdampak, terutama masjid atau tempat ibadah yang tidak memiliki pekarangan, dari itu Ia menyarankan agar pemerintah bertindak bijaksana dengan melakukan penyesuaian rute jika diperlukan.
"Ini poin sensitif. Kalau ada masjid yang tidak punya pekarangan sama sekali, tolong disikapi dengan bijak, bisa dibelokkan sedikit jalurnya. Yang jelas masyarakat Lombok Timur akan selalu siap mendukung setiap program strategis pemerintah selama berorientasi pada kemaslahatan dan kesejahteraan bersama,"tutupnya. (np)
