Yayasan Luar Daerah Disinyalir jadi Tameng Korupsi Oknum BGN, Aliansi Masyarakat NTB Peduli Ancam Lapor Kejagung

Penulis : nusrapost.com June 04, 2026 0

Hendrawan Saputra, S.H 

Nusrapost.com -- Aliansi Masyarakat NTB Peduli menyatakan sikap tegas terhadap keberadaan yayasan-yayasan dari luar Nusa Tenggara Barat (NTB) yang mengelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah wilayah di NTB. 

Aliansi bahkan mengancam akan melaporkan persoalan ini ke Kejaksaan Agung RI jika ditemukan indikasi pelanggaran hukum.

Koordinator Aliansi Masyarakat NTB Peduli, Hendrawan Saputra, S.H., menegaskan bahwa pihaknya meminta pemerintah dan instansi terkait untuk mengevaluasi seluruh yayasan luar daerah yang saat ini mengelola Program MBG di NTB.

"Kami meminta yayasan-yayasan dari luar NTB yang mengelola Program MBG untuk angkat kaki apabila keberadaannya tidak memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan masyarakat lokal. Program ini harus berpihak kepada rakyat NTB dan tidak boleh mengabaikan potensi daerah sendiri," tegas Hendrawan dalam siaran pers yang diterima awak media, Rabu.

Menurut Aliansi, program yang menggunakan anggaran negara tersebut harus memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat lokal. Termasuk membuka ruang bagi yayasan, pelaku usaha, petani, peternak, nelayan, dan tenaga kerja asal NTB untuk terlibat secara aktif dalam pelaksanaannya.

Aliansi Masyarakat NTB Peduli juga menyatakan akan melakukan penelusuran dan pengumpulan data terkait mekanisme penunjukan, pengelolaan anggaran, serta pelaksanaan Program MBG di NTB. Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penyimpangan administrasi, atau dugaan praktik yang merugikan kepentingan masyarakat daerah, maka pihaknya akan melaporkan persoalan tersebut kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk dilakukan penyelidikan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adapun tuntutan Aliansi Masyarakat NTB Peduli sebagai berikut:

1. Mengevaluasi seluruh yayasan luar NTB yang mengelola Program MBG di wilayah NTB

2. Memprioritaskan yayasan dan lembaga lokal NTB dalam pelaksanaan Program MBG

3. Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran Program MBG

4. Mengutamakan penggunaan bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan UMKM lokal

5. Membuka akses pengawasan publik terhadap pelaksanaan Program MBG di NTB

6. Menindak tegas setiap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dalam pelaksanaan Program MBG

Aliansi Masyarakat NTB Peduli menegaskan akan terus mengawal pelaksanaan Program MBG agar berjalan sesuai tujuan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kualitas gizi generasi penerus bangsa. (**)