Desa Berdaya: Dari Pintu Rumah Warga Menuju NTB Makmur Mendunia
Oleh: Dr. H. Ahsanul Khalik - Kadis Kominfotik/Juru Bicara Pemprov NTB
Kemiskinan ekstrem tidak dapat diputus hanya dengan bantuan sosial. Ia membutuhkan strategi yang mampu membangun kemandirian keluarga, menggerakkan potensi lokal, serta menjadikan desa sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Berangkat dari pemahaman tersebut, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat menghadirkan Program Desa Berdaya, sebuah pendekatan pembangunan yang memadukan pemberdayaan masyarakat, perlindungan sosial, penguatan ekonomi desa, dan kolaborasi lintas sektor sebagai strategi graduasi kemiskinan ekstrem menuju NTB Makmur Mendunia.
Bagaimana strategi tersebut bekerja dapat dilihat dari kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat, Lalu Muhamad Iqbal, ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar agenda peninjauan program, melainkan upaya memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai persoalan yang masih menghambat pembangunan desa.
Di Desa Mekarsari, Gubernur berdialog dengan keluarga penerima manfaat, meninjau rumah yang sedang direhabilitasi, melihat usaha-usaha produktif yang mulai tumbuh, hingga menyusuri jalan menuju Dusun Malaka yang masih sempit dan rusak. Dari pertemuan langsung dengan masyarakat itu tampak bahwa bantuan pemerintah telah menumbuhkan harapan, tetapi masih memerlukan dukungan infrastruktur,p pelayanan dasar, dan pendampingan agar benar-benar menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
Kunjungan tersebut memperlihatkan bahwa kemiskinan tidak pernah berdiri sendiri. Modal usaha akan sulit berkembang apabila akses jalan masih terbatas. Rumah yang layak huni akan lebih bermakna apabila diikuti kesempatan memperoleh penghasilan. Potensi desa pun tidak akan menghasilkan nilai tambah apabila belum didukung kelembagaan ekonomi, akses pasar, dan tata kelola yang baik.
Mekarsari menjadi gambaran kecil dari wajah pembangunan di Nusa Tenggara Barat. Dari desa ini terlihat bahwa upaya mengentaskan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, menghubungkan pembangunan manusia, pemberdayaan ekonomi, penyediaan infrastruktur dasar, dan pengembangan potensi lokal dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Gagasan inilah yang menjadi fondasi Program Desa Berdaya.
Membangun Jalan Keluar dari Kemiskinan Ekstrem
Kemiskinan ekstrem tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan, tetapi juga terbatasnya akses terhadap pekerjaan produktif, pendidikan, kesehatan, perumahan yang layak, infrastruktur dasar, dan permodalan. Karena itu, Pemerintah Provinsi NTB mengembangkan Desa Berdaya Transformatif sebagai strategi graduasi untuk membangun keluarga yang mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Program ini dilaksanakan melalui empat pilar utama, yaitu perlindungan sosial, pengembangan mata pencaharian, pemberdayaan sosial, dan inklusi keuangan. Keempat pilar tersebut saling melengkapi sehingga bantuan yang diberikan tidak berhenti sebagai intervensi jangka pendek, tetapi menjadi fondasi peningkatan kesejahteraan yang berkelanjutan.
Pada tahap pertama, Program Desa Berdaya Transformatif dilaksanakan di 40 desa dengan sasaran 6.337 kepala keluarga miskin ekstrem yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta, sementara setiap kepala keluarga sasaran memperoleh bantuan pemberdayaan ekonomi sebesar Rp7 juta dalam bentuk aset produktif sesuai rencana usaha yang telah diverifikasi. Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan bantuan penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebesar Rp200 juta per desa untuk rehabilitasi delapan unit rumah.
Antusiasme masyarakat terhadap program ini tercermin dari tingginya partisipasi dalam penyusunan rencana usaha. Dari 6.337 kepala keluarga yang menjadi sasaran, sebanyak 5.277 keluarga atau 83,27 persen telah mengajukan proposal usaha. Setelah melalui verifikasi berjenjang, 5.024 proposal atau 79,28 persen dinyatakan layak memperoleh dukungan. Sebanyak 209 proposal masih memerlukan penyempurnaan, sedangkan 1.104 keluarga yang belum mengajukan proposal menjadi prioritas pendampingan pada tahap berikutnya.
Data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak lagi memosisikan diri sebagai penerima bantuan semata. Mereka mulai memanfaatkan program sebagai peluang membangun usaha dan meningkatkan kesejahteraan keluarga. Di sisi lain, pemerintah memilih memastikan setiap bantuan benar-benar tepat sasaran sehingga memiliki peluang berhasil dalam jangka panjang.
Sebaran proposal yang telah disetujui memperlihatkan kesiapan masyarakat di berbagai daerah. Kabupaten Lombok Barat mencatat jumlah proposal terbesar dengan 1.443 proposal, disusul Lombok Tengah sebanyak 1.234 proposal, Lombok Timur 935 proposal, Kota Mataram 421 proposal, dan Kabupaten Sumbawa 304 proposal. Sebaran ini menjadi dasar penyusunan pola pendampingan dan pengembangan usaha sesuai karakteristik masing-masing wilayah.
Jenis usaha yang dipilih masyarakat juga menunjukkan arah pembangunan ekonomi desa. Dari 5.024 proposal usaha yang disetujui, 2.481 proposal atau hampir 50 persen memilih peternakan unggas sebagai usaha utama. Selanjutnya 1.588 proposal bergerak di sektor perdagangan, 360 proposal pada pertanian dan perkebunan, sedangkan sisanya tersebar pada sektor perikanan, jasa, industri rumah tangga, dan berbagai usaha produktif lainnya.
Dominasi usaha peternakan unggas dan perdagangan menunjukkan bahwa masyarakat memilih sektor yang telah mereka kuasai. Pemerintah kemudian memperkuat potensi tersebut melalui bantuan aset produktif dan pendampingan usaha agar mampu berkembang menjadi sumber penghidupan yang berkelanjutan.
Selain usaha utama, masyarakat juga mengajukan 2.016 usulan usaha kedua sebagai sumber pendapatan tambahan. Diversifikasi ini menjadi indikator tumbuhnya ketahanan ekonomi keluarga, karena penghasilan tidak lagi bergantung pada satu jenis usaha.
Untuk mendukung seluruh usaha tersebut, Pemerintah Provinsi NTB mengalokasikan Rp35,144 miliar dalam bentuk transfer aset produktif. Sebesar Rp30,296 miliar atau 86,2 persen dialokasikan untuk usaha utama, sedangkan Rp4,848 miliar atau 13,8 persen digunakan untuk mendukung usaha kedua. Skema ini menegaskan perubahan pendekatan pemerintah, dari bantuan yang bersifat konsumtif menjadi investasi produktif yang mampu menghasilkan nilai ekonomi bagi keluarga penerima manfaat.
Meski demikian, prinsip kehati-hatian tetap menjadi bagian penting pelaksanaan program. Masih terdapat 208 proposal yang belum dapat disetujui dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp1,456 miliar, sebagian besar merupakan usulan pada sektor peternakan ternak besar yang masih memerlukan penyempurnaan dan verifikasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan bahwa kecepatan pelaksanaan tetap diimbangi dengan ketepatan sasaran dan kualitas program.
Lebih jauh lagi, hasil pendataan menunjukkan bahwa kemiskinan ekstrem memiliki dimensi yang lebih luas daripada persoalan pendapatan. Dari 6.337 keluarga miskin ekstrem, masih terdapat 4.809 rumah tidak layak huni, 1.064 keluarga yang belum memiliki akses air bersih yang memadai, 2.424 keluarga yang belum memiliki listrik mandiri, 2.985 keluarga yang belum menerima bantuan sosial, serta 1.570 keluarga dengan 2.074 anak yang belum memperoleh Kartu Indonesia Pintar (KIP).
Di bidang perlindungan sosial, masih terdapat 2.801 keluarga atau 44,2 persen yang belum menerima bantuan sosial dan 1.506 keluarga atau 23,8 persen yang belum memiliki kepesertaan BPJS Kesehatan. Fakta tersebut menegaskan bahwa peningkatan pendapatan harus berjalan seiring dengan pemenuhan layanan dasar agar keluarga benar-benar mampu keluar dari kemiskinan secara berkelanjutan.
Karena itu, Program Desa Berdaya dikembangkan sebagai platform kolaborasi lintas sektor. Data menjadi dasar penyusunan kebijakan, sementara setiap persoalan diterjemahkan menjadi intervensi yang saling melengkapi, mulai dari rehabilitasi rumah, penyediaan air bersih, akses listrik, perlindungan sosial, layanan kesehatan, hingga pendidikan. Tujuan akhirnya bukan sekadar meningkatkan pendapatan, tetapi meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
Menjadikan Desa Mesin Pertumbuhan Baru
Keberhasilan mengangkat keluarga keluar dari kemiskinan ekstrem belum menjadi akhir dari perjalanan. Tantangan berikutnya adalah memastikan mereka tidak kembali terperosok ke dalam kondisi yang sama. Untuk itu, desa harus memiliki fondasi ekonomi yang kuat, mampu menciptakan lapangan kerja, mengembangkan potensi lokal, dan menjadi ruang tumbuh bagi masyarakatnya. Atas dasar itulah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat mengembangkan Desa Berdaya Tematik sebagai pasangan strategis Desa Berdaya Transformatif.
Jika Desa Berdaya Transformatif berfokus membangun ketahanan ekonomi keluarga, maka Desa Berdaya Tematik memperkuat ekosistem ekonomi desa. Keduanya saling melengkapi: keluarga dibantu bangkit melalui usaha produktif, sementara desa dipersiapkan menjadi pusat pertumbuhan yang mampu menjaga keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.
Pada tahun 2026, program ini menjangkau 257 desa di seluruh kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Setiap desa memperoleh Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp300 juta untuk mengembangkan potensi unggulan sesuai karakteristik wilayah, dengan fokus pada tanaman pangan, pariwisata, lingkungan hidup, serta sektor-sektor produktif lainnya.
Perkembangan pelaksanaan program menunjukkan respons yang positif. Hingga saat ini telah diterima 254 proposal dari total 257 desa sasaran, sementara tiga proposal lainnya masih dalam proses penyampaian. Dari proposal yang masuk, 163 desa mengusulkan satu tema, sedangkan 91 desa mengajukan lebih dari satu tema sesuai potensi yang dimiliki.
Proses verifikasi juga terus berjalan. Hingga kini telah diterbitkan 119 rekomendasi teknis, terdiri atas 64 rekomendasi untuk desa dengan satu tema dan 55 rekomendasi bagi desa yang mengembangkan lebih dari satu tema. Selanjutnya, 45 desa telah memasuki tahap penyiapan dokumen pencairan, sedangkan 11 desa telah diproses pencairannya melalui Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
Capaian tersebut menunjukkan bahwa Desa Berdaya Tematik telah bergerak dari tahap perencanaan menuju implementasi. Verifikasi dilakukan secara paralel dengan proses pencairan agar pelaksanaan program berlangsung lebih cepat tanpa mengabaikan prinsip akuntabilitas. Dengan cara ini, desa tidak hanya menjadi penerima bantuan, tetapi menjadi pelaku utama yang menggerakkan pembangunan berdasarkan potensi dan kebutuhan wilayahnya.
Ketika Negara Memastikan Tak Ada Warga yang Tertinggal
Makna sesungguhnya dari seluruh konsep tersebut terlihat dalam kunjungan Gubernur Lalu Muhamad Iqbal ke Desa Mekarsari, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat. Kunjungan itu bukan sekadar kegiatan seremonial, melainkan bagian dari upaya memastikan bahwa setiap intervensi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat sekaligus mengevaluasi berbagai faktor yang menentukan keberhasilan program dalam jangka panjang.
Di lapangan, evaluasi tidak berhenti pada penyaluran bantuan. Pemerintah ingin memastikan apakah bantuan benar-benar mampu mengubah kehidupan masyarakat dan hambatan apa saja yang masih harus diselesaikan.
Di Desa Mekarsari, 134 kepala keluarga menjadi penerima manfaat Program Desa Berdaya Transformatif. Sebanyak 115 kepala keluarga memperoleh bantuan modal usaha produktif sebesar Rp7 juta per keluarga, sedangkan 19 kepala keluarga menerima bantuan rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Total intervensi pemerintah di desa tersebut mencapai sekitar Rp1,5 miliar.
Namun, Gubernur juga menemukan bahwa keberhasilan program tidak hanya ditentukan oleh bantuan modal. Jalan menuju Dusun Malaka masih sempit dan rusak sehingga menghambat mobilitas masyarakat, distribusi hasil pertanian dan peternakan,i serta akses menuju sekolah. Temuan itu memperlihatkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar.
Di sisi lain, Mekarsari menyimpan potensi besar. Pengelolaan air bersih didorong tidak hanya sebagai layanan dasar, tetapi juga dikembangkan menjadi unit usaha melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Potensi nira yang selama ini dipasarkan secara sederhana juga dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan menjadi produk bernilai tambah yang mampu memasok kebutuhan sektor pariwisata dan industri pangan.
Dari kunjungan tersebut lahir satu pelajaran penting: membangun desa tidak cukup dilakukan oleh satu program atau satu instansi. Pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, pemerintah desa, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat harus bergerak dalam semangat kolaborasi. Ketika setiap persoalan dibaca berdasarkan data dan diselesaikan secara bersama-sama, pembangunan tidak lagi berhenti pada penyaluran anggaran, tetapi benar-benar menghadirkan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Program Desa Berdaya pada hakikatnya bukan sekadar program penanggulangan kemiskinan. Ia merupakan model pembangunan yang memadukan data, pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi desa, perlindungan sosial, serta kepemimpinan yang hadir langsung di tengah masyarakat.
Melalui Desa Berdaya Transformatif, pemerintah membangun kemandirian keluarga. Melalui Desa Berdaya Tematik, pemerintah memperkuat daya saing desa. Ketika keduanya berjalan beriringan, pembangunan tidak hanya mengurangi kemiskinan, tetapi juga membangun fondasi kesejahteraan yang lebih kokoh dan berkelanjutan.
Ke depan, tantangan terbesar bukan lagi merancang program baru, melainkan menjaga konsistensi pelaksanaan, memperkuat pendampingan, memperbarui kualitas data, dan memastikan kolaborasi lintas sektor terus berjalan. Dengan cara itulah Desa Berdaya dapat berkembang menjadi model pembangunan desa yang tidak hanya relevan bagi Nusa Tenggara Barat, tetapi juga menjadi inspirasi bagi daerah lain di Indonesia.
Tulisan ini diawali oleh keyakinan bahwa pembangunan tidak pernah dimulai dari angka, melainkan dari manusia. Program Desa Berdaya membuktikan keyakinan itu. Ketika negara hadir hingga ke pintu rumah warga, mendengar, memberdayakan, dan membangun dari desa, maka angka-angka pembangunan tidak lagi sekadar statistik, tetapi berubah menjadi cerita tentang keluarga yang bangkit, desa yang tumbuh, dan masa depan yang dibangun bersama. Di situlah sesungguhnya makna NTB Makmur Mendunia menemukan wujudnya. (*)
