Koreksi NTB Endus Persekongkolan Jahat Oknum Kabid Dengan Supalyer.
LOMBOK TIMUR – Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/Bantuan Sosial Pangan (BPS) bagi masyarakat kurang mampu akhir - akhir ini semakin hangat diperbincangkan. Hal itu mencuat lantaran beredarnya sebuah broadcast yang diduga bersumber dari salah seorang oknum Kepala Bidang (Kabid) di instansi Dinas Sosial Lombok Timur.
Dalam Broadcast itu, oknum Kabid meminta Agen E-Warong untuk menyalurkan bantuan tanpa harus melakukan pembaharuan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan suplayer baru. Butut dari itu Koalisi Penggerak Ekonomi Sosial (Koreksi) Nusa Tenggara Barat (NTB) mengendus adanya persekongkolan jahat antara oknum Kabid bersama suplayer.
"Broadcast oknum Kabid itu, jadikan program Kemensos ribut terutama di Lotim," Sebut Taufik Hidayat Ketua Koalisi Penggerak Ekonomi Sosial (KOREKSI) NTB Senin (2/10).
Menurutnya, Munculnya Broadcast itu justru akan memperparah suasana sebab terkesan memihak pada salah satu Suplayer. Sehingga dari aksi itu, Ia menyayangkan perilaku oknum kabid dan menduga apa yang dilakukan merupakan tindakan melindungi. Tidak hanya itu, mereka pun saling menuding atas penguasaan salah satu item dalam pengadaan komoditi pada bantuan BPS.
Program BPS dinilainya semakin meruncing sebab ulah oknum Kabid yang diduga terlalu ikut campur dengan mengintervensi PKS. Padahal PKS didasarkan atas kemauan para agen, namun malah muncul pesan melalui media whatsapp agar PKS tidak dirubah.
Harusnya hal demikian tidak boleh dilakukan apalagi menggunakan broadcast, pesan berantai ke Agen.
"Saya menduga oknum ini melindungi suplayer komoditi yang menguasai hampir setengah lebih kecamatan di Lombok Timur,” ujarnya.
Akibat perilakunya, tentu yang diuntungkan adalah Suplayer tertentu, sehinggga patut diduga ada persekongkolan antara oknum Kabid dengan salah satu suplayer.
Inilah Bunyi Broadcast yang kemudian megundang banyak komentar dari berbagai kalangan:
“Kepada YTH. bapak / Ibu Koord Agen BPNT Masing masing di tempat. Ass Wr Wb. Dalam rangka menjaga stabilitas program Sembako / BPNT kami mengharapkan kepada semua agen / E Warong untuk tidak mengganti Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan pemasok barang / Suplier, terkecuali dg alasan tidak terpenuhinya prinsip program yaitu 6 T. Demikian hal ini kami sampaikan agar prog sembako semakin kondusip. Wass Wr Wb. Dinas Sosial Lombok Timur. Kabid PSPFM.
Menanggapi hal tersebut Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin (PSPFM) Dinas Sosial Lombok Timur, Saifuddin Zuhri yang dikutip dari salah satu Media Lokal di Lotim, bahwa Ia mengakui broadcast itu dibuat olehnya. Menurutnya, hal itu dilakukannya sebagai salah satu bentuk pengendalian kegaduhan yang terjadi baru-baru ini.
“Tentang hal ini memang benar saya yang buat, karena Dinsos selaku pengendali program memiliki kewajiban untuk menjaga kondusifitas program ini,” ujarnya saat dikonfirmasi melalui whatsApp.
Pasalnya, kegaduhan yang terjadi di beberapa kecamatan, seperti di Sakra Barat, Keruak, Lenek dan Pringgasela bermula dengan munculnya PKS baru dan membuat agen jadi bingung.
“Sakbar, Keruak, Lenek, Pringgasela, terjadi kegaduhan dan agen bingung, serta terjadi persaingan tidak sehat antar suplayer, akibatnya munculnya PKS baru, karena itulah kemudian saya dengan cepat membuat broadcast itu agar agen tidak memutus PKS, terkecuali suplayer sudah tidak memenuhi prinsip 6 T,” tutupnya. (np)
Post a Comment