Komisi II DPRD Lotim, RDP Bersama FPM2 Sakti Bahas Operasional Puskesmas Sakra Timur
Nusrapost.com -- Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Timur menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama Forum Pemuda Mahasiswa dan Masyarakat Sakra Timur pada Jumat (6/2). Rapat tersebut merupakan tindak lanjut atas aspirasi yang disampaikan FPM2 Sakti terkait belum beroperasinya Puskesmas Sakra Timur.
Dalam forum tersebut, Ketua FPM2 Sakra Timur, Usman, menegaskan pentingnya kejelasan status lahan Puskesmas sebagai langkah awal mempercepat operasional layanan kesehatan tersebut. Menurutnya, kepastian hukum atas lahan menjadi hal krusial agar tidak memicu polemik di kemudian hari.
“Kejelasan status lahan ini penting supaya proses operasional bisa berjalan lancar dan tidak menimbulkan persoalan baru di masa mendatang,” ujarnya.
Karena itu, pihaknya berharap pemerintah daerah segera menuntaskan persoalan lahan Puskesmas Sakra Timur agar fasilitas kesehatan tersebut dapat segera difungsikan untuk melayani masyarakat.
Menanggapi hal itu, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Lombok Timur, H. Muhammad Holdi, menegaskan bahwa percepatan operasional Puskesmas harus tetap mengacu pada proses hukum dan tata kelola tenaga kesehatan yang berlaku. Ia meminta seluruh tahapan dijalankan sesuai regulasi agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
“Dinas Kesehatan telah menyusun timeline kerja dan membentuk tim percepatan untuk memastikan proses berjalan terarah,” bebernya. Ia juga menambahkan bahwa beberapa tahapan memang membutuhkan waktu karena berada di luar kewenangan pemerintah daerah.
Dalam RDP tersebut, terdapat sejumlah poin penting yang dibahas antara DPRD dan FPM2 Sakti. Di antaranya, persoalan izin operasional dan izin lingkungan Puskesmas, status lahan yang masih merupakan tanah pecatu desa, serta nilai ganti aset desa sebesar Rp1,3 miliar yang saat ini masih dalam proses administrasi.
Selain itu, Dinas Kesehatan disebut telah membentuk tim percepatan sejak Januari 2026. Target peresmian Puskesmas Sakra Timur direncanakan pada Maret mendatang. Untuk sementara, layanan BPJS bagi masyarakat Sakra Timur akan dilayani melalui Puskesmas Lepak.
Sementara itu, proses akreditasi Puskesmas Sakra Timur ditargetkan dapat rampung pada pertengahan 2026 mendatang. (*)

Post a Comment